Thursday 13th December 2018

Bawaslu Blora Turunkan Alat Kampanye di Papan Berbayar

Bawaslu Blora Turunkan Alat Kampanye di Papan Berbayar
(Proses Penurunan Baliho Salah Satu Caleg Salah Satu Partai Politik di Blora, Jum'at, 7-12-2018)

Blora- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Pol PP) setempat menertibkan alat peraga kampanye (APK) di tempat reklame berbayar, Jumat 7-12-2018. Penertiban ini berupa APK Pemilu Pilpres, legislatif Pusat, Provinsi daerah dan juga DPD.

Satu untik kendaraan tangga hidrolik dikerahkan untuk menurunkan APK di sejumlah titik di Kota Blora. Jenis APK, yaitu baliho dan spanduk. Lokasinya, di antaranya di Jalan Ahmad Yani, Jalan Pemuda. Juga nampak menonjol, baliho dipasang membentang dekat Tugu Pancasila, di depan salah satu pusat perbelanjaan. Ada juga baliho terpasang dekat perempatan lapangan golf.

Penertiban kali ini berdasarkan surat edaran (SE) Bawaslu RI Nomor 1990/2018. Di angka tujuh SE itu disebutkan bahwa peserta pemilu, pelaksana kampanye dan tim kampanye dilarang memasang APK. Terutama di tempat yang dikenakan retribusi kecuali yang difasilitasi dengan ketetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Adanya SE itu menjadi acuan karena sebelumnya belum ada regulasi untuk melarang baliho di tempat berbayar. Selain itu, APK yang difasilitasi KPU sudah tersedia. ‘’Penertiban berjalan dengan lancar,’’ ujar Ketua Bawaslu Kabupaten Blora, Lulus Mariyonan. Dia menambahkan, khusus di kawasan Kota Blora, yang baru direkomendasikan untuk diturunkan ada di enam titik.

Lulus Mariyonan mengatakan, telah ada himbauan melalui surat kepada partai politik (parpol) sudah disampaikan agar ditertibkan sendiri. Namun hingga batas akhir ternyata tidak diturunkan. Maka Satpol PP bersama Bawaslu langsung mengambil tindakan tegas dengan menurunkan baliho tersebut.

Menurutnya, penertiban APK akan dilakukan serentak di seluruh kecamatan oleh Panwaslu Kecamatan masing-masing. Pihaknya sebelumnya sudah melakukan pendataan APK ataupun bahan kampanye yang melanggar serta dibuatkan berita acara, bahwa APK benar-benar melanggar. ‘’Sehingga ada dasar otentik untuk penertiban,’’ ujarnya.

Untuk APK yang dipasang di tempat berbayar, Panwaslu Kecamatan terlebih dulu memberikan surat himbauan ke parpol. Tujuannya, untuk bisa menertibkan sendiri dengan waktu 1 x 24 jam. Jika ternyata tidak dilaksanakan, maka tiga hari setelahnya dilakukan penertiban. ‘’Mekanismenya memang seperti itu,’’ tutur Lulus.

Sementara itu, dalam penertiban Jumat 7-12-2018, tidak kurang 1.029 APK dan bahan kampanye diturunkan. Bahkan dari laporan Panwaslu Kecamatan, beberapa caleg memindahkan sendiri APKnya di lokasi yang tidak dilarang sebelum dilakukan penertiban.

Reporter : Ais
Editor : Sujatmiko