Thursday 13th December 2018

Lamongan Terbaik di Indeks Pencegahan Korupsi Versi KPK 

Lamongan Terbaik di Indeks Pencegahan Korupsi Versi KPK 
(Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI, Eko Putro Sanjoyo, berbincang dengan Bupati Lamongan Fadeli, dalam sebuah acara, di Lamongan, foto humas Lamongan)

Lamongan-Pemerintah Kabupaten Lamongan menjadi daerah dengan Indeks Pencegahan Korupsi terbaik di Indonesia. Apresiasi itu sesuai evaluasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas Sistem Informasi Koordinasi dan Supervisi Pencegahan.

Atas capaian itu, Pemerintah Lamongan mendapat undangan istimewa. Yaitu menjadi salah satu peserta dalam eksebisi peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia yang diadakan KPK. Acara dibuka oleh Presiden RI Joko Widodo, di Hotel Bidakara, Jakarta, pada 4- 5-12- 2018.

Inspektur pada Inspektorat Lamongan Agus Suyanto mengungkapkan ada 30 kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah diberi kesempatan menjadi peserta eksebisi. Sementara untuk pemerintah daerah, bersama Lamongan hanya ada lima peserta eksebisi. Yakni Kabupaten Badung, Boyolali, Purworejo dan Pemkot Denpasar. Di tingkat provinsi, hanya Jawa Tengah yangjadi peserta.

Dipilihnya Lamongan menjadi salah satu daerah dengan Indeks Pencegahan Korupsi terbaik karena memenuhi delapan indikator. Yakni perencanaan dan penganggaran APBD yang terintegrasi dengan e planning dan e budgeting, pengadaan barang dan jasa dalam organisasi mandiri yang didukung LPSE atau Layanan Pengadaan Secara Elektronik.

Kemudian pelayanan terpadu satu pintu yang pendelegasian kewenangannya sudah satu atap. Memiliki kapabilitas Aparatur Pengawas Intern Pemerintah yang cukup, penyaluran dana desa yang baik, optimalisasi pendapatan daerah, serta manajemen aset daerah yang baik.

“Booth milik Pemerintah Lamongan yang favorit karena dikunjungi, Presiden Joko Widodo. Booth dengan 2 layar sentuh ini untuk mengakses aplikasi pencegahan korupsi dan memajang produk unggulan Lamongan, “ kata Agus Suyanto lewat Kabag Humas dan Protokol Lamongan, Agus Hendrawan

Bupati Fadeli di sela eksebisi menyatakan apresiasi yang diberikan KPK itu selaras dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan yang diraih Pemerintah Lamongan dua kali berturut-turut.

Pemerintah Lamongan telah mengintegrasikan sistem perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja yang diselaraskan dengan sistem akuntabilitas keuangan. Sehingga Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Lamongan berada di tataran atas dengan nilai BB.

Komitmen tinggi untuk meningkatkan integritas ASN dan akuntabilitas keuangan menjadikan Indeks Pencegahan Korupsi yang dilakukan Pemerintah Lamongan melonjak menjadi 84 persen.

Sumber : Humas Pemkab Lamongan

Editor: Sujatmiko