Thursday 13th December 2018

Lamongan Targetkan Turunkan Kemiskinan

Lamongan Targetkan Turunkan Kemiskinan
(Bupati Fadeli diskusi membahas program pengentasan kemiskinan di Lamongan. Hadir sejumlah pakar, yaitu Bagong Suyanto dari Departemen Sosiologi FISIP Universitas Airlangga dan Teguh Pramono Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Propinsi Jawa Timur, di ruang Sasana Nayaka Pemerintah Lamongan, Selasa 4-12-2018. Foto humas Pemkab Lamongan)

Lamongan -Bupati Lamongan Fadeli berupaya mengentas kemiskinan dan penurunan jumlah pengangguran. Meski demikian diakui bahwa penurunan kemiskinan di daerahnya sangat alot bahkan angka pengangguran sempat meningkat.”Kita satukan komitmen untuk turunkan kemiskinan,” ujarnya di ruang Sasana Nayaka Pemerintah Lamongan, Selasa 4-12-2018.

Secara khusus Bupati Fadeli mengumpulkan sejumlah pejabat ikut focus group discussion (FGD), membahas program pengentasan kemiskinan di Lamongan. Hadir sejumlah pakar, yaitu Bagong Suyanto dari Departemen Sosiologi FISIP Universitas Airlangga dan Teguh Pramono Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Propinsi Jawa Timur.

Bupati Fadeli menyebut, prosentase jumlah penduduk miskin di Lamongan hanya turun 0,47 persen dari tahun 2016. Yakni dari angka 14,89 persen menjadi 14,42 persen di tahun 2017.SedangTingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dari angka 3,5 persen di tahun 2016 menjadi 4,12 persen di tahun 2017. “Data terakhir TPT, ada penurunan menjadi 3,17 persen,” ungkapnya.

Padahal, lanjut Fadeli, program untuk mengurangi kemiskinan tidak hanya dari APBD Lamongan saja. Tetapi juga banyak program dari APBD Propinsi Jawa Timur dan APBN. Juga bagaimana bisa dengan banyaknya program dari APBD Lamongan, APBD Jawa Timur dan APBN, prosentase penduduk miskin hanya turun 0,47 persen. “Karena itu kita diskusikan apa yang sebenarnya terjadi. Kita bedah dan menyamakan persepsi tentang kemiskinan,” ajaknya.

Menurut Teguh Pramono, garis kemiskinan Propinsi Jawa Timur saat ini berada pada Rp 373.574. Angka ini berarrti, seseorang dikatakan miskin saat pengeluaraannya berada di bawah Rp 373.574 per bulan.

Angka kemiskinan di Lamongan, lanjutnya, masih berada di zona kuning. Sementara di Jawa Timur ada beberapa kabupaten angka kemiskinannya di zona merah, salah satunya tetangga Lamongan.

Sementara Bagong Suyanto, menyebutkan jika didasarkan pada aksioma ekonomi, saat ekonomi meningkat, maka seharusnya kemiskinan turun dan akan menurunkan pengangguran. “Tetapi sejumlah hipotesisnya, mengapa tidak berlaku di Kabupaten Lamongan,” ujarnya.

Menurut Bagong, bisa saja sumber-sumber pertumbuhan ekonomi hanya dikuasai orang-orang tertentu dan tidak mengalir ke bawah. Sedangkan hipotesis kedua, bisa jadi ada unsur politik berperan. Sehingga program kemiskinan tidak tepat sasaran, karena hanya mengandalkan program populis.

Dia merujuk program populis seperti Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar serta penggratisan tol Suramadu. Sebab, digratiskannya tol Suramadu bukan mempercepat pertumbuhan ekonomi di Madura, namun sebaliknya.
Masyarakat Madura sekarang lebih sering belanja ke Surabaya, sehingga perputaran uang tidak terjadi di Madura. “Tapi malah tersedot ke Surabaya,” katanya memberi contoh.

Menurut Bagong, untuk membantu warga miskin dengan program pemberdayaan, di bidang yang biasa digeluti. Sehingga warga miskin yang tidak berdaya, tidak perlu bersaing dengan pemilik modal

Sumber : Humas Pemkab Lamongan
Editor : Sujatmiko