Thursday 13th December 2018

Kurator Lakukan Pengosongan Aset Pailit Rokok 369

Kurator Lakukan Pengosongan Aset Pailit Rokok 369
(Kurator Memberikan Penjelasan kepada Penghuni Asset 369 yang dinyatakan Pailit, Jalan Hayam Wuruk, Bojonegoro, Kamis, 8-11-2018)

Bojonegoro – Sekitar seratus anggota Kepolisian Resor Bojonegoro melakukan pengamanan atas aset pailit perusahaan Rokok 369 di Jalan Hayam Wuruk Nomor 109 Bojonegoro Kamis 8-11-2018. Pengosongan rumah dipimpin oleh Muhammad Arifudin, salah satu kurator Perusahaan Rokok 369 pailit tersebut.

Selain polisi, pengamanan pengosongan aset juga disaksikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya yang datang langsung ke Jalan Hayam wuruk, Bojonegoro. Rumah yang dikosongkan selama ini dihuni oleh Kasiati. Perempuan ini merupakan saudara dari Goenadi (pemilik pabrik Rokok 369).

Menurut Muhammad Arifudin, pihaknya sebenarnya sudah melakukan pengambilalihan asset pada 19 Desember 2016 silam. Sejak aset dikuasai kurator mengizinkan Kasiai tinggal sementara di rumah. Bahkan perempuan ini juga diberi gaji bulanan sebagai upah membersihkan dan merawat selama aset belum dilelang.”Tiap bulan Ibu Kasiati kita gaji,” tegasnya pada Damarkita.com, Kamis 8-11-2018.

Namun, lanjut Arifudin, setelah diberi kesempatan dan peringatan keluar dari rumah, Kasiati menolak. Taka hanya itu, Kasiati malah mengakui rumah tersebut sebagai miliknya. Padahal untuk keluar rumah, kurator telah menyiapkan tempat tinggal layak sampai satu tahun ke depan. Hal itu berbeda saat kurator mengambil alih rumah itu pada Desember 2016 lalu, Kasiati tidak pernah mengatakan rumah miliknya. Saat itu dia memohon ke kurator untuk diizinkan tinggal sementara.“Kita mengambil aset, rumah berdasar Surat Keterangan Tanah dari BPN Bojonegoro adalah milik Lenny Hendrawati, salah satu debitor pailit. Sehingga masuk dalam harta pailit dan kurator wajib mengamankan. Dan sejak Desember 2016 sudah kita kuasai,” papar Arifudin.

Muhamad Arifudin menegaskan, kurator harus melakukan langkah tegas sebagaimana diperintahkan oleh pengadilan. Yaitu melakukan pengosongan sehingga proses pemberesan dalam perkara kepailitan berjalan lancar. Karena jika proses pemberesan asset pailit Pabrik Rokok 369 terhambat, yang rugi adalah para kreditor. Termasuk mantan karyawan Pabrik Rokok 369, karena mereka juga akan terlambat dalam penerimaan pembayaran atas tagihan pesangon yang seharusnya mereka terima.

Sementara itu Kasiati mengaku menolak menghuni rumah yang kontrakan kurator selama satu tahun. Alasannya, lokasi rumah jaraknya jauh, yaitu di Jalan Basuki Rahmat. Makanya barang miliknya ditampung di gudang berlokasi di rumah yang telah dikosongkan. “Saya akan tinggal di tempat lain yang nawari,” tandasnya.

Sebagaimana diketahui, Pabrik Rokok 369, beserta Goenadi dan Leny Hendrawati telah diputus pailit melalui Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada 24-10- 2016. Goenadi sebagai pemilik pabrik rokok, telah melakukan berbagai upaya hukum atas putusan itu. Diantaranya kasasi ke Mahkamah Agung (MA) RI, tetapi hasilnya tidak diterima. Selain itu Goenadi juga mengajukan Peninjauan Kembali (PK) dimana MA juga memutus hal sama, yaitu tidak dapat diterima.

Muhammad Arifudin menyebutkan, upaya hukum telah dilakukan Goenadi dkk sebagai debitor pailit dimana tidak ada satupun putusan membatalkan kepailitan atas Pabrik Rokok 369, Goenadi dan Leny Hendrawati. “Kalau ada yang bilang perkara ini masih banding, tentu tidak benar. Salinan asli putusan pengadilan sekarang saya bawa baik putusan pailit, kasasi, maupun Peninjauan Kembali. Jadi tidak ada satupun putusan yang membatalkan kepailitan debitor”, katanya.

Menanggapi klaim Goenadi, yang selalu mengatakan utangnya hanya Rp 1,6 miliar, lanjut Muhammad Arifudin, bahwa hal itu merupakan klaim sepihak dan tidak berdasar. Karena sebagaimana penetapan pengadilan dalam perkara ini, jumlah utang Goenadi lebih dari Rp 280 miliar. Selain itu, Muhamad Arifudin juga menyangsikan klaim Goenadi di beberapa pemberitaan atas assetnya yang mencapai Rp 1 triliun. Kecuali, lanjutnya, memang Goenadi sengaja menyembunyikan aset yang diklaim, dimana hal itu justru bentuk pelanggaran hukum.

Muhammad Arifudin melanjutkan, jika dia (Goenadi) punya asset sebesar Rp 1 triliun, kenapa saat proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (sebelum diputus pailit) tidak mengajukan perdamaian dengan membayar utangnya sekitar Rp 300 miliar. Padahal mengenai rencana perdamaian, sudah disampaikan oleh pengadilan, tetapi justru yang bersangkutan mengajukan apa yang dia sebut sebagai “paper bank” atau surat lunas ke para kreditor, tentu saja hal itu ditolak, sehingga Goenadi diputus pailit.
Muhammad Arifudin berharap kepada Goenadi sebagai debitor pailit, agar bisa kooperatif dengan kurator. Sehingga perkara kepailitan yang sedang berjalan, bisa selesai. Dengan demikian utang-utang dari Goenadi yang diajukan kepada kurator, dapat segera terlunasi.

Sumber : Tim
Editor : Sujatmiko