Thursday 18th October 2018

Surat Redaksi
Panas di Ujung September

Surat Redaksi <br> Panas di Ujung September
(Ilustrasi : Panas di Ujung September)

Oleh : Sujatmiko

Sudah mahfum jika akhir bulan September, tensi politik di Negeri ini menanas. Patokannya, jika hal itu dikaitkan peristiwa berdarah G30S/PKI pada 53 tahun silam.Tapi, akhir September 2018 ini, diakui atau tidak, suhu politiknya memanas. Maklum tahun 2019 nanti, Negeri ini akan menggelar Pemilihan Presiden RI. Tentu saja hal yang berkaitan dengan politik akan mendominasi di bulan-bulan depan. Tentu saja ego sektoral, kepentingan dan kampanye antar-kubu yang bermunculan.

Di pungkiri atau tidak film G30S/PKI garapan sutradara Arifin C Noer dan Nugroho Notosusanto, kembali jadi tema polemik. Film ini menggambarkan kekejaman anggota Partai Komunis Indonesia yang membantai tujuh jenderal. Juga upaya kudeta Dipa Nusanatara (DN) Aidit ke Pemerintah Orde Lama tapi kemudian gagal. Selamatnya Jenderal Abdul Haris Nasution Menteri Keamanan ketika itu, dan Mayjen Soeharto, sebagai Pangkostrad, jadi momentum munculnya peristiwa berdarah itu.

Film garapan Pusat Produksi Film Negara (PPFN) tahun 1984 di era Orde Baru ini, jadi tontonan wajib anak sekolah. Tapi era Presiden Habibie, yang memerintahkan Menteri Pendidikan ketika itu, Juwono Sudarsono, membentuk tim khusus meninjau ulang seluruh buku sejarah versi G30S/PKI. Polimik ini terus berkembang hingga sekarang.

Adalah mantan Panglima TNI Jenderal Purn. Gatot Nurmantyo, yang kembali memantik polemik. Dia meminta Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, kembali menayangkan film G30SPKI. Tak hanya itu, Gatot juga mempertanyakan Kepala Staf TNI AD Jenderal Mulyono, memimpin prajurit di Kostrad, Komando Pasukan Khusus, dan prajurit TNI AD, jika tak sanggup memerintahkan nonton bareng. “Kok KSAD-nya penakut, ya sudah pantas lepas pangkat,” kata Gatot melalui akun Twitternya@Nurmantyo_Gatot.

(Cuitan Gatot Nurmantyo di Akun twiter @Nurmatyo_Gatot)

Sebagai catatan, semasa Gatot menjabat Panglima TNI memerintahkan anggota TNI menggelar nonton bareng film G30S/PKI. Gatot tetap nekat meski menuai kontroversi. Hingga instruksinya dijalankan anggotanya dimana ada nonton bareng di kesatuan, terutama di TNI AD.

Terkait himbauan itu, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid, menyatakan, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kastaf TNI AD Jenderal Mulyono, diminta mengabaikan tantangan mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo. Menurutnya, menontot bareng atau tidak film itu, adalah hak setiap warga. TNI seharusnya tidak dipaksa mengambil tindakan yang rawan disalahgunakan kelompok elite politik tertentu. (kompas 28 September 2018)

Tapi dukungan pemutaran film datang dari ulama sepuh Nahdlatul Ulama (NU) pengasuh Pondok Pesantren Al Amien, Kabupaten Kediri, KH Anwar Iskandar. Menurutnya imbauan agar menonton film G30S/PKI tidak ada jeleknya. Karena dengan menonton film itu, masyarakat akan selalu ingat terhadap upaya pengkhianatan yang dilakukan Partai Komunis Indonesia. (Tempo Sabtu, 29 September 2018).

Coba, kita menepi sedikit mengurai sejarah terutama terkait keberadaan partai komunisi di Negeri ini. Pimpinan PKI ketika itu, Muso atau Muso Manowar alias Munawar Moso, dalam sidang politbiro, pada Agustus 1948—menawarkan gagasan ‘Jalan baru untuk Republik Indonesia. Pria kelahiran Kediri 1897 yang lama hidup di Uni Soviet (Rusia) ini, berupa mendirikan sebuah pemerintah yang disebut Komite Front Nasional.

Muso juga menggelar rapat raksasa di Yogyakarta. Dalam rapat itu, dirinya menyerukan pentingnya kerjasama internasional, terutama dengan Uni Soviet, untuk mematahkan blokade Belanda. Bersama kelompok kiri lainnya, Mosso berupaya menguasai daerah strategis di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Seperti Solo, Madiun, Kediri, Jombang, Bojonegoro, Cepu, Purwodadi dan Wonosobo.

Hingga meletus peristiwa pemberontakan PKI di beberapa kota. Di antaranya di Madiun, Surakarta, Blitar dan Pati. Sejumlah tokoh jadi korban. Seperti Gubernur Jawa Timur RM Soeryo, dokter Moewardi (kini namanya jadi RSUD Solo) yang diculik saat bertugas di Rumah Sakit Jebres, Solo, tahun 1948 silam. Ada juga KH Imam Shofwan dari Pondok Pesantren Thoriqussu’ada Rejosari, Madiundan dua putranya dikubur hidup-hidup. Lalu tokoh agama di Takeran, Madiun, jadi korban keberingasan PKI.

Peristiwa berdarah Madiun 1948 kembali terulang, pada 17 tahun kemudian atau dikenal peristiwa G30SPKI. Kasus ini, jadi momentum sekaligus mengingatkan munculnya gerakan laten.

Setelah 53 tahun berlalu, film G30SPKI kembali menuai kontrofersi. Pertnyaannya apakah itu fakta sejarah atau ada agenda propaganda?. Tapi, ini erak keterbukaan dan demokrasi. Jika film garapan Arifien C Noor ini dianggap tak sesuai fakta tentu ada alternatif lain. Misalnya, dibuat lagi film peristiwa tahun 1965 itu dengan fersi sesuai realitasnya. Makanya, perlu perlu dibuat satu atau dua film lagi, tentang pemberontakan G30S/PKI. Tentu alurnya sesuai fakta sejarah. Dengan demikian, nanti masyarakat bisa memilih. Mana film yang mendekati fakta sejarah atau film pembohongan sejarah. Semua boleh mengkritik. Karena soal sejarah, kita mesti kembali mengulang komentar Presiden Soekarno,”Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah”.