Thursday 13th December 2018

Tolak Batasan Umur, Honorer K2 Unjuk Rasa

Tolak Batasan Umur, Honorer K2 Unjuk Rasa
(Honorer K2 Diterima Di Ruang Rapat Paripurna, Oleh Anggota DPRD Bojonegoro, 27-9-2018)

Bojonegoro –“Kami sudah mengabdi puluhan Tahun, dengan penghasilan yang tidak cukup untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, namun tidak ada kepedulian dari Pemerintah, dan yang lebih menyakitkan hati, Pemerintah melakukan rekruitmen CPNS dengan membatasi umur”Kata Arif Ida Rifai, Ketua Forum GTT dan PTT Bojonegoro, dalam orasinya saat Unjuk Rasa di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro, Kamis, 27-9-2018.

Arif Ida Rifai bersama ratusan Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) Kategori 2 (K2) berunjuk rasa menuntut pemerintah pusat mengangkat GTT dan PTT K2 menjadi Pegawai Negeri Sipil. GTT dan PTT yang berasal dari seluruh wilayah Kabupaten Bojonegoro ini berjalan kaki dari tribun Alun-alun Kota Bojonegoro menuju Gedung DPRD Bojonegoro. Setelah melakukan orasi para pengunjuk rasa diterima oleh Wakil Ketua DPRD Sukur Priyanto, Ketua Komisi C, Sally Atyasasmi, Anggota Komisi A, Ali Mustofa, di Ruang Rapat Paripurna.

Dalam pertemuan tersebut perwakilan pengunjuk rasa menyampaikan tuntutanya untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil tanpa melalui Test, dan jika harus mengikuti test semestinya tidak ada pembatasan umur sampai 35 Tahun. Para pengunjuk rasa juga meyampaikan jika pemerintah pusat tidak bisa bersedia, sebaiknya Rekruitmen PNS dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Menanggapi tuntutan dari Para Pengunjuk rasa tersebut, Ketua Komisi C, Sally Atyasasmi menyampaikan bahwa pihaknya telah tiga kali menemui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) di Jakarta untuk memperjuangkan GTT dan PTT K2, namun jawaban dari Kementerian tetap sama, terkait usia tetap maksimal 35 Tahun “Saat ini kita dorong agar segera ada Petunjuk Teknis dari UU ASN (Undang-undang Aparatur Sipil Negaara)” Kata Politisi Partai Gerindra.

Lebih lanjut Sally-begitu biasa dipanggil- mengatakan bahwa ada persyaratan-persyaratan pendaftaran CPNS K2, selain batasan umur, yang menyebabkan jumlah K2 yang bisa mengikuti test semakin sedikit, misalnya syarat bukti keikutsertaan dalam test CPNS Nopember 2013, sehingga hanya 245 GTT dan PTT K2 yang dapat mengikuti test dari 760 lebih GTT/PTT K2 di Bojonegoro.

Sementara itu Wakil Ketua DPRD Sukur Priyanto mengatakan jika Pemerintahan Kabupaten Bojoengoro telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan Kesejahteraan GTT/PTT K2, namun harus dilakukan bertahap karena keterbatasan anggaran . Politisi Partai Demokrat ini mencontohkan dalam 3 bulan terakhir tahun 2018, ada kenaikan Insentif “pada tahun 2019 GTT/PTT K2 mendapatkan jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan dari bpjs yang dibiayai oleh Pemkab” pungkasnya.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro, Hanafi, menjelaskan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus berupaya agar Honor dari GTT dan PTT sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten “saya minta tidak usah libur, kasihan anak didiknya” Kata Hanafi.

Kepala Badan Pendidikan Pelatihan dan Kepegawaian ( BPPK) Kabupaten Bojonegoro Zainudin menyampaikan, semua Pemerintah Kabupaten/Kota sudah menyuarakan agar Honorer K2 diangkat menjadi PNS “Tujuanya untuk meningkatkan kualitas sesuai Undang Undang ” pungkasnya.

Reporter : Rozikin
Editor : Syafik