Saturday 15th December 2018

Anam Warsito :Tetap Melantik, Kades Glagahwangi Bisa Dipecat!

Anam Warsito :Tetap Melantik, Kades Glagahwangi Bisa Dipecat!
(Rapat Dengar Pendapat, Komisi A tentang pengisian perangkat desa Glagahwangi, Ruang Rapat Paripurna DPRD Bojonegoro, 18-9-2018)

Bojonegoro-Meski hasil rapat dengar pendapat (Hearing) Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro dengan pihak terkait pengisian perangkat desa Glagahwangi, Kecamatan Sugihwaras, Bojonegoro, yang merekomendasikan kepada Bupati untuk membatalkan hasil pengisian perangkat Desa Glagahwangi karena melanggar Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2017 tentang perangkat desa, Kepala desa Glagahwangi , Haris Aburiyanto, tetap berencana melantik Calon Perangkat desa dengan nilai tertinggi untuk masing-masing formasi, Sabtu 22-9-2018.

Salah satu peserta pengisian perangkat desa, Rohman mengatakan, bahwa dia dan masyarakat menolak keras pelantikan perangkat desa, karena sudah melanggar peraturan daerah,seperti hasil rapat dengar pendapat di DPRD Bojonegoro 18-9-2018 “Kita akan duduki balaidesa” Tegas Rohman

Sebagai salah satu persayaratan sebelum melakukan pelantikan perangkat desa, sesuai dengan Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2017 pasal 14, Camat atas nama Bupati memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon perangkat desa yang diusulkan Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari, setelah menerima usulan Kepala Desa. Rekomendasi bisa berupa persetujuan dan penolakan berdasarkan tahapan pengisian perangkat desa, persyaratan dan hasil Ujian tertulis. Dan apabila tahapan pengisian perangkat desa telah sesuai dengan ketentuan, maka calon perangkat desa yang direkomendasikan oleh camat adalah calon yang memperoleh nilai ujian tertinggi. Selanjutnya pada ayat terakhir yakni ayat (7) pasal 14 ini, menyebutkan apabila camat tidak memberikan rekomendasi dalam jangka waktu 7 hari, maka dianggap camat menyetujui hasil penyaringan yang mempunyai nilai tertinggi.Dan sampai berita ini diturunkan Camat Sugihwaras, Soemarsono belum menerbitan rekomendasi atas usulan Kepala Desa Glagahwangi ini.

Wakil Ketua Komisi A DPRD Bojonegoro, Anam Warsito, mengatakan yang jelas sesuai dengan hasil Hearing yang diselenggarakan 18-9-2018, proses pengisian Perangkat Desa Glagahwangi terbukti melanggar Keputusan Mahkamah Konstitusi, Peraturan Mendagri Nomor 67 tahun 2017 dan Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2017. Jika Kepala Desa Glagahwangi bersikukuh melantik tentu ada konsekuensi hukum yang diterima yang bersangkutan dan pelantikan tersebut adalah bentuk arogansi Kepala Desa yang telah mengabaikan dan melecehkan peraturan perundangan dalam melaksanakan tugasnya sebagai kepala desa “sanksinya bisa berupa pemecatan dari jabatan kepala desa” Tegas Anam

Reporter : Tim
Editor : Syafik