Thursday 18th October 2018

Rapat Rekomendasikan, Bupati  Batalkan  Pengisian Perangkat Desa Glagahwangi

Rapat Rekomendasikan, Bupati  Batalkan  Pengisian Perangkat Desa Glagahwangi
(Rapat Dengar Pendapat, Komisi A tentang pengisian perangkat desa Glagahwangi, Ruang Rapat Paripurna DPRD Bojonegoro, 18-9-2018)

Bojonegoro-“Keputusan yang akan dihasilkan pada rapat dengar pendapat atau hearing hari ini adalah keputusan resmi lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro, sehingga mengikat kepada semua pihak yang ada dalam keputusan tersebut” kalimat itu adalah cuplikan kalimat pembuka yang disampaikan Anam Warsito ketika memimpin hearing antara Komisi A DPRD Bojonegoro dengan Kepala Desa, Badan Perwakilan Desa (BPD), Tim pengisian perangkat desa Glagahwangi, Camat Sugihwaras, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Bojonegoro, Bagian Hukum Sekretaris Daerah, diruang rapat paripurna DPRD Bojonegoro, Selasa 18-9-2018.

Hearing hari ini adalah tindak lanjut dari pengaduan peserta ujian pengisian perangkat desa dan warga Desa Glagahwangi Kecamatan Sugihwaras, jum’at 14-9-2018 kepada Komisi A DPRD Bojonegoro.

Dalam pengaduanya peserta ujian perangkat desa dan warga, menyampaikan hal-hal yang dianggap sebagai kecurangan dan kejanggalan yakni, syarat pendaftaran pengisian perangkat desa yang hanya untuk warga desa glagahwangi yang dinilai melanggara Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2017, selanjutanya dalam pembuatan soal Tim Pengisian perangkat desa bekerja sama dengan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Maju Jaya dari Kecamatan Purwosari, dan ini juga diadukan warga melanggar Perda Perangkat Desa. Hal lain yang diadukan warga adalah dugaan kebocoran soal, dengan menyebutkan indikasi hasil nilai yang terlalu tinggi untuk peserta ujian perangkat desa yang lulusan Kelompok Belajar (Kejar) Paket C dan terakhir adalah pengisian kepala dusun pandean sementara pemekaran dusun tersebut belum mendapatkan persetujuan dari Bupati Bojonegoro.

Baca : Komisi A Tindak Lanjuti Pengaduan Warga Glagahwangi

Namun dalam hearing yang juga diikuti oleh puluhan peserta ujian perangkat desa ini, hanya membahas  tiga hal yakni Syarat Pendaftaran, Kerjasama dengan PKBM dan Pemekaran Dusun Pandean “Kita hanya bahas yang menjadi kewenangan DPRD” Lanjut Anam Warsito

Setelah melalui pembahasan yang panjang dengan memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk memberikan klarifikasi terkait dengan pengaduan peserta ujian pengisian perangkat tersebut, akhirnya Rapat memutuskan tiga hal bahwa yang pertama syarat pendaftaran yang dibuat oleh Tim Desa Glagahwangi (hanya warga desa glagahwangi yang bisa ikut mendaftar), melanggar Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2017, Peraturan Mendagri Nomor  67 tahun 2017 dan Keputusan Mahkamah Konstitusi, yang kedua Pemekaran Dusun Pandean tidak memenuhi syarat dan Dusun Pandean dianggap belum ada,PKBM Maju Jaya dianggap tidak kompeten untuk membuat soal ujian perangkat Desa Glagahwangi “Kita rekomendasikan agar Bupati membatalkan hasil pengisian Perangkat Desa Glagahwangi Kecamatan Sugihwaras” Kata Donny Bayu Setiawan anggota Komisi A yang juga hadir pada hearing tersebut.

Usai Hearing Anam Warsito mengatakan dengan rekomendasi ini maka pengisian perangkat desa yang dilakukan oleh Tim pengisian perangkat Desa Glagahwangi batal seluruh prosesnya dan harus melaksanakan proses pengisian dari awal ”Pelaksanan pengisian perangkat ulang setelah ada revisi Perda nomor 1 tahun 2017” imbuh Politisi Partai Gerindra ini.

Salah satu peserta pengisian perangkat desa, Fatkhur merasa lega dan puas dengan keputusan hearing kali ini “kita akan kawal rekomendasi ini” Kata Fatkhur.

Reporter : Tim

Editor : Syafik