Thursday 18th October 2018

Katanya Unigoro, Koq PKBM

Katanya Unigoro, Koq PKBM
(Pertemuan Komisi A DPRD Dengan Para Peserta Ujian Pengisian Perangakt Desa dan Tokoh Desa Glagahwangi, Kecamatan Sugihwaras Bojonegoro)

Bojonegoro-“Kata Tim Desa yang membuat soal Unigoro, ternyata PKBM” Kata Dimas salah satu peserta ujian pengisian perangkat Desa Glagahwangi, saat mengadu ke Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro, Jum’at 14-9-2018 di Ruang Komisi A. Dimas dan para peserta test pengisian perangkat yang lain merasa dibohongi oleh Tim Desa yang melaksanakan Ujian pengisian perangkat desa tersebut. Dimas juga menanyakan kesesuaian kerjasama dengan Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) Maju jaya asal Kecamatan Purwosari denga Peraturan Daerah (Perda) nomor 1 tahun 2017 “Apa ini tidak melanggar Perda?” Tanya Dimas.

Selain Dimas, juga ada 3 orang peserta pengisian perangkat desa yang mengadu ke Komisi A DPRD, salah satunya Bowo, yang melamar untuk jabatan Kasi Pelayanan, Bowo menyampaikan kejangggalan pelaksanaan ujian perangkat desa yang berlangsung kamis 13-9-2018, diantaranya soal nilai dari para peserta yang lolos yang mencapi 90 keatas, sementara peringkat kedau hanya mendapatkan 60 atau 50 “Dugaan kita ada kebocoran soal” Kata bowo, dihadapan Anam Warsito dan Donny Bayu Setyaawan Anggota Komisi A yang menerima mereka.

Selain para peserta ujian perangkat juga ada warga yang mengaku sebagai tokoh masyarakat, Jumari, yang menyampaikan pelaksanaan pengisian perangkat desa tidak wajar, Jumari mencontohkan untuk pengisian Kepala Dusun (Kasun) Pandean, terdapat 4 calon yang mendaftar, berdasarkan lulusan dari peserta, ada yang Strata 1 dan Strata 2, tetapi yang mendapat nilai tertinggi adalah lulusan Kelompok Belajar (Kejar) Paket C/Setara SMA dengan nilai 96 “masyarakat dibodohi” Kata Jumari.

Tokoh pemuda Glagahwangi yang ikut mendampingi para peserta pengisian perangkat Desa, menegaskan tentang pihak ketiga yang seharusnya digandeng oleh Tim Desa sesuai dengan Perda nomor 1 tahun 2017 “PKBM ini berkompeten atau tidak” Tanya Ghofur.

Terkait dengan aduan dari para peserta pengisian perangkat desa ini , Anam Warsito dari Komisi A menyampaikan bahwa seharusnya Tim Desa mematuhi Peraturan Daerah yang berlaku, yakni harus bekerjasama degnan lembaga yang sudah terakreditasi, jika pihak ketiga adalah perguruan tinggi yang terakreditasi B, maka instansi/lembaga yang memiliki kompetensi, maka lembaga yang dimaksud juga harus terakreditasi yang setara dengan akreditasi perguruan tinggi yang minimal B “karena yang menggelar ujian PKBM, maka wajar yang lulus juga dari Paket C” Kelakar Anam Warsito

Untuk menindak lanjuti aduan dari peserta dan pengisian perangkat desa ini, Komisi A berencana mengundang pihak-pihak terkait, Kepala Desa Glagahwangi, Tim Pengisian Perangkat Desa, Samat Sugihwaras, Pihak Ketiga yakni PKBM, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, untuk membahas dari sisi politis pelanggaran atas perda tersebut diputuskan.

Reporter : Tim
Editor : Syafik