Saturday 15th December 2018

LBH Kinasih : “Gugat Saja Kalau Tidak Puas”

LBH Kinasih : “Gugat Saja Kalau Tidak Puas”
(Peserta Ujian Perangkat Desa di Kecmatan Sugihwaras Menunggu di Depan Ruang Ujian)

Bojonegoro-Ujian pengisian perangkat desa di Kecamatan Sugihwaras hari ini Kamis 13-9-2018, dilaksanakan serentak karena terdapat 2 desa yang melaksanakan pengisian perangkat yakni Desa Glagahwangi dan Alasgung, hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) nomor 1 tahun 2017 tentang perangkat desa. Namun dalam pelaksanaan ujian serentak ini masing-masing desa bekerja sama dengan pihak ketiga yang berbeda, untuk Desa Glagahwangi bekerjasama dengan Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) dari Kecamatan Purwosari , sementara Desa Alasgung menggandeng Universitas Bojonegoro (Unigoro).

Sesuai dengan Perda nomor 1 tahun 2017, untuk penentuan pihak ketiga menjadi kewenangan tim desa. Dan sesuai pasal 7 ayat (3) yang berbunyi dalam pembuatan soal ujian bagi calon perangkat desa dapat bekerja sama dengan pihak ketiga dan untuk ayat (4) disebutkan bahwa untuk pihak ketiga adalah Perguruan Tinggi yang minimal terakreditasi B atau institusi/lembaga lain yang kompeten.

Terkait pelaksanaan Ujian Pengisian Perangkat Desa yang dilaksanakan di Madrasah Aliyah Walisongo Sugihwaras ini, Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kinasih Bojonegoro, Imam Muhlas menilai Kerjasama Tim Desa dengan Pihak ketiga sudah tepat sesuai Perda, namun yang menjadi perhatian LBH yang berkantor di Jalan Pondok Pinang Bojonegoro ini, terkait pihak ketiga untuk pembuatan soal.  Jika mengacu Perda no 1 pasal 7 ayat 4, maka Kerja sama antara Tim Desa Pengisian Perangakat Desa Alasgung dengan Universitas Bojonegoro (Unigoro) sudah tepat karena Perguruan tinggi yang beralamat di Jalan Lettu Suyitno ini telah terakreditasi B, tetapi Kerjasama Tim Desa Pengisian Perangkat Desa Glagahwangi yang bekerjasama dengan PKBM sebagai pembuat soal perlu dipertanyakan, karena PKBM jelas bukan perguruan Tinggi, dan jika dianggap sebagai institusi/lembaga yang kompeten, maka dipertanyakan karena PKBM adalah lembaga yang melaksanakan Pendidikan Kesetaraan Kejar Paket A, B atau C dan dibawah binaan Dinas Pendidikan “Ini politisasi kata kompetensi” Kata Geka panggilan akrabnya.

Lebih lanjut Geka menyampaikan peserta ujian perangkat Desa khususnya Desa Glagahwangi dapat menggugat hal ini ke Pengadilan jika kurang puas dengan kepanitian yang dianggap kurang kredible dan dianggap melanggar Perda.

Sementara itu, beberapa waktu lalu sebelum pelaksanaan ujian pengisian perangkat desa di Kecamatan sugihwaras ini, Wakil Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro, Anam Warsito, mengatakan jika tim desa sudah menetukan pihak ketiga maka semua pihak harus ikut mengawasi agar proses pengisian peringkat berjalan baik, terbuka dan akuntabele agar dihasilkan perangkat desa yang berkualitas dan dilaksanakan secara mandiri oleh desa sesuau ketentuan perundang-undangan “pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa adalah kewenangan kepala desa” Kata Politisi Gerindra ini.

Reporter : Tim
Editor : Syafik