Wednesday 14th November 2018

Pentingnya Ada Perda Sistem Pendidikan Di Bojonegoro

Pentingnya Ada Perda Sistem Pendidikan Di Bojonegoro
(Ilustrasi Perlunya Perda Sistem Pendidikan Kabupaten)

Bojonegoro-Tidak dianggarkannya tunjangan untuk Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) dilembaga pendidikan dibawah Kementrian Agama (Kemenag) pada Anggararan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Bojonegoro tahun 2019 mendatang, dengan alasan Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) adalah soal regulasi yakni yang dapat dibiayai oleh APBD adalah GTT dan PTT yang mendapatkan Surat Keputusan (SK) dari Bupati Bojonegoro. mendapatkan tanggapan serius dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB).

Menurut Anggota FPKB yang juga Wakil Ketua Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro, Abdullah Umar, mengatakan perlunya dibuat Peraturan Daerah (Perda) tentang Sistem Pendidikan di Kabupaten Bojonegoro,yang salah satunya mengatur tentang pemberian tunjangan untuk GTT dan PTT, sehingga seluruh GTT dan PTT yang memenuhi persyaratan tertentu baik dilingkungan Dinas Pendidikan maupun Kementrian Agama akan mendapatkan Tunjangan dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dengan besaran yang disesuaikan dengan kemampuan Anggaran Kabupaten Bojonegoro. “ Ini usulan solusi yang rasional” Kata Umar-Panggilan akrbanya-

Masih menurut Politisi PKB ini bahwa Perda Sistem Pendidikan Kabupaten tersebut adalah prioritas program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih yang menurut rencana dilantik 24 September 2018 mendatang.

Lebih lanjut menurut Umar -panggilan akrabnya- mengatakan Diknas juga kurang koordinasi dengan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Bojonegoro karena menurut informasi untuk anggaran GTT non K2 yang sudah mempunyai Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) tidak disampaikan kepada Ketua Tim Anggaran Pemkab Bojonegoro “Sepertinya Diknas Jalan sendiri” Imbuh Politisi asal Kecamatan Baureno ini.

Reporter : Tim
Editor : Syafik