Monday 24th September 2018

Tunjangan GTT Diknas Naik, Tapi Guru Kemenag Tidak Dapat
Pergunu: Diskriminatif

Tunjangan GTT Diknas Naik, Tapi Guru Kemenag Tidak Dapat <br> Pergunu: Diskriminatif
(Tabel Usulan Tunjangan GTT dan PTT Kabupaten Bojonegoro 2019)

Bojonegoro-Kabar gembira untuk Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) pada lembaga pendidikan di bawah Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro. Karena pada tahun 2019 nanti tunjangan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro naik.
Rinciannya, untuk GTT K2 tunjangan naik menjadi Rp. 1.000.000 perbulan. Untuk Non K2, naik dari Rp. 500.000 menjadi Rp. 600.000 perbulan. Sementara bagi GTT yang tidak punya Nomor Unik Pendidik dan Tenga Kependidikan (NUPTK) dari sebelumnya tidak mendapatkan tunjangan, sudah dianggaran untuk mendapatkan tunjangan sebesar Rp. 250.000). Semua GTT dan PTT yang mendapatkan tunjangan adalah yang telah mendapatkan Surat Keputusan (SK) dari Bupati Bojonegoro.

Sayangnya, kabar gembira ini tidak berlaku untuk GTT dan PTT di lembaga pendidikan di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag) atau madrasah. Sebab mereka tidak masuk dalam anggaran yang mendapatkan tunjangan dari Pemkab Bojonegoro. Alasannya GTT dan PTT di lingkungan Kemenag tidak mendapatkan SK dari Bupati. Dengan demikian tidak dapat dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Menurut anggota Badan Anggaran DPRD Bojonegoro yang juga Wakil Ketua Komisi C, Abdulloh Umar, sebenaranya pihak Komisi C sudah mencari formulasi agar GTT dan PTT. Terutama yang berada di bawah Kemenag bisa mendapatkan kenaikan kesejahteraan. Yakni melalui BOS pendamping. Tetapi karena kekuatan anggaran masih belum mencukupi maka tidak dapat direalisasikan “Kita sudah memikirkan soal itu,” kata Politisi Asal Baureno ini.

Anggota Persatuan Guru Nahdhatul Ulama (Pergunu) Cabang Bojonegoro, Ahmad Suprayitno mengatakan, mestinya anggota DPRD dan bupati dapat menjawab soal ini. Karena meski di bawah Kemenag, yang menjadi peserta didik juga warga Bojonegoro “Ini Ironi” kata Prayit, panggilan akrabnya.

Lebih lanjut Prayit mengatakan, seharusnya semua pihak memiliki komitmen terhadap kesejahtraan GTT dan PTT. Tujuannya agar tidak terjadi diskriminasi antara guru di bawah naungan Dinas Pendidikan dengan guru yg mengabdi di Kementerian Agama. Karena pada prinsipnya tidak ada perbedaan antara guru sebab tugas suci keduanya. Selain itu juga sesuai konstitusi, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa seperti yang sudah termakhtub dalam UUD 1945.

Senada dengan Prayit, Kepala Madrasah Tsanawiyah (MTs) Mambaul Huda, Desa Ngraseh, Kecamatan Dander, Bojonegoro, Mughofar mengatakan semestinya Anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro memperjuangkan tunjangan untuk GTT dan PTT di Madrasah, karena banyak diantara anggota DPRD yang mempunyai madrasah dan juga alumni dari Madrasah “masak kita harus ikhlas beramal padahal Tanggung jawabnya sama” kata Mughofar

Data yang diterima Damarkita.com untuk tunjangan GTT dan PTT pada tahun anggaran 2019 adalah Rp. 30.784.800.000. (Tiga Puluh Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).

Reporter : Syafik
Editor : Sujatmiko