Monday 24th September 2018

BOS Pendamping Tidak Disepakati Masuk APBD 2019

BOS Pendamping Tidak Disepakati Masuk APBD 2019
(Tabel Usulan Bos Pendamping Kabupaten Bojonegoro 2019)

Bojonegoro-Bantuan Opersional Sekolah (BOS) Pendamping dari Pemerintah kabupaten Bojonegoro untuk menambah jumlah BOS dari Pemerintah Pusat, tidak disepakai masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2019. Hal ini diputuskan dalam Rapat Tim Anggaran Pemkab Bojonegoro dengan Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro. Alasan yang disampaikan adalah kekuatan anggaran Bojonegoro belum cukup untuk membiayai BOS pendamping atau BOS Daerah atau BOSDA ini.

Menurut anggota Banggar Sally Atyasasmi, sebenarnya pihaknya selaku Ketua Komisi C DPRD sebelumnya telah melakukan pembahasan dengan Dinas Pendidikan untuk menambah jumlah dana BOS dari APBD agar kebutuhan anggaran pendidikan untuk setiap satuan pendidikan mencukupi sehingga kualitas pendidikan di Bojonegoro semakin baik, namun ketika dibahas dalam Rapat anggaran ternyat tidak sepakati “Sebenarnya saya menyayangkan” Kata Politisi Partai Gerindra ini

Sally-panggilanya- mencontohkan di Kota Semarang, pengelolaan anggaran pendidikan lebih baik, dengan memberikan honor untuk Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) sesuai Upah Minimum Kabupaten /Kota (UMK) serta memberikan anggaran untuk BOS Pendamping, sehingga BOS khusus untuk operasional kebutuhan anggaran pendidikan siswa dan tidak digunakan untuk memberikan honor untuk GTT dan PTT “sangat berdampak pada kemajuan pendidikan di Kota Semarang” Kata Politis Perempuan asal Kecamatan Sumberejo ini.

Sally berharap bahwa nantinya pengelolaan anggaran pendidikan di Bojonegoro seperti yang dilakukan di Semarang sehingga dapat memajukan pendidikan di Bojonegoro.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro, Hanafi, membernarkan bahwa pihaknya telah mengusulkan adanya BOS DA tersebut dan tidak disepakati dalam rapat anggaran di DPRD Bojonegoro “tidak disepakati” Kata Hanafi singkat.

Sementara itu salah seorang Kepala Madrasah Tsanawiyah (MTs) Mambaul Huda, Desa Ngraseh, Kecamatan Dander, Mughofar, mengaku kecewa dengan keputusan tidak disepakatinya BOS pendamping, menurutnya BOS pendamping sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Sekolah atau Madrasah “Secara aturan kan juga diperbolehkan” Kata Mughofar.

Lebih lanjut Mughofar menyampaikan bahwa kekecawaan ini tidak hanya dirasakan oleh dirinya tetapi para Kepala Madrasah yang bernaung dalam Lembaga Pendidikan Ma’arif, Nahdhatul Ulama Bojonegoro. Mughofar berharap anggota DPRD memperjuangkan agar BOS pendamping ini dapat terwujud.

Dari data yang didapat redaksi damarkita.com usulan dana keseluruhan untuk BOS Pendamping adalah Rp. 114.318.918.000 (Seratus Empat Belas Milyar lebih) untuk seluruh jenjang pendidikan dari SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA dan SLB. Sedangkan untuk saat ini BOS reguler dari pusat untuk SD/MI sebesar Rp. 800.000/Siswa/Tahun, SMP/ MTs nilainya Rp. 1.000.000/Siswa/tahun, SMA/SMK/MA dengan anggaran Rp. 1.400.000//Siswa/tahun, dan untuk SLB nilai BOS nya Rp. 2.000.000/siswa/tahun.

Reporter : Tim
Editor : Syafik