Monday 24th September 2018

Pasal 6 dan 7 Perda Perangkat Desa Tidak Berlaku!

Pasal 6 dan 7 Perda Perangkat Desa Tidak Berlaku!
(Ilustrasi MA Kabulkan Judicial Review Perda Perangkat Desa)

Bojonegoro-Redaksi damarkita.com menerima foto lembar salinan putusan dari Mahkamah Agung tentang pengajuan hak uji materiil atas Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro nomor 1 tahun 2017, Pasal 6 ayat (1) huruf i dan pasal 7 ayat (1) dan (2). Dalam foto tersebut disebutkan bahwa Mahkamah Agung telah mengabulkan pengajuan hak uji materiil dari pemohon yakni Mustakim, Santoso dan Mukti Ali dan disebutkan pula bahwa Pasal 6 ayat (1) huruf I dan Pasal 7 ayat (1) dan (2) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 4 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang diubah dan ditambah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan, dan Pemberhentian Perangkat Desa; Menyatakan Pasal 6 ayat (1) huruf i dan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku untuk umum;

Baca : Jika Kalah di MA Perda Perangkat Desa Bisa Tidak Berlaku

Asisten I Bidang Pemerintahan, Joko Lukito menyampaikan juga telah menerima foto lembar salinan putusan dari Mahkamah Agung, tapi pihaknya masih menunggu salinan putusan resmi dari Mahkamah Agung “Kita masih menunggu salinan putusan resminya” Kata Joko Lukito.

Untuk memastikan kebenaran putusan tersebut redaksi damarkita.com melakukan penelusuran melalui situs resmi Mahkamah agung (https://www.mahkamahagung.go.id/id) dan ternyata didapatkan putusan yang dimaksud, dengan nomor Putusan 14P/HUM/2018. Dalam salinan putusan ini yang terlulis dalam foto yang beredar tersebut isinya sama dengan salinan putusan yang tercantum dalam website Mahkamah Agung.

Seperti diberitakan sebelumnya Mustakim, warga Kedungrejo dan Santoso, warga Desa Sumberejo. Mereka berdua tercatat sebagai Kepala Desa di desanya masing-masing di Kecamatan Malo. mengajukan permohonan keberatan Perda No 1 tahun 2017 tentang Perangkat Desa, Pasal 6 dan Pasal 7, Proses Pengajuan keberatan ini dikuasakan kepada dua pengacara, yaitu Nursamsi dan Mustain dari Kantor Hukum NM & Rekan, yang beralamat di Jalan Kapten Ramli no 7, Kelurahan Ledok Kulon Bojonegoro.

Pengajuan permohonan keberatan hak uji materiil Perda No 1 tahun 2017 tentang Perangkat Desa, Pasal 6 dan Pasal 7, telah dikirimkan ke Mahkamah Agung (MA) lewat Pengadilan Negeri Bojonegoro, dan telah diterima Panitia Muda Perdata, Sakdulah, dengan nomor register IP/HUM/2017/PNBJN, pada Selasa (31/10/2017).

Reporter : Tim
Editor : Syafik