Tuesday 11th December 2018

Tsunami Di Dinas Pendidikan Bojonegoro

Tsunami Di Dinas Pendidikan Bojonegoro
(Rapat Banggar DPRD dengan Tim Anggaran Pemkab Bojonegoro, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Bojonegoro)

Bojonegoro – Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Banggar DPRD) Kabupaten Bojonegoro prihatin dengan kondisi Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro, hal ini disampaikan oleh anggota Banggar DPRD Bojonegoro pada saat rapat kerja dengan Tim Anggaran Kabupaten Bojonegoro dari Dinas Pnedidikan. Sedikitnya ada tiga masalah yang menjadi perhatian para Anggota DPRD Bojonegoro ini, yakni Usulan anggaran dari Dinas Pendidikan ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) tahun 2019 dalam bentuk total anggaran atau Glondongan dan tidak terperinci, yang kedua Tidak terserapnya atau hangusnya Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan hingga 10 Milyar dan terakhir Kasus narkoba yang menimpa Sekretaris Dinas Pendidikan.

Terkait dengan DAK Pendidikan yang tidak terserap hingga 10 Milyar, anggota Banggar dari Partai Demokrat M. Fauzan mengatakan dari 16 Milyar DAK Pendidikan hanya terserap 6 Milyar, dan pada saat DPRD Bojonegoro melakukan kunjungan kerja ke Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) di Jakarta, Pihak Bappenas menyatakan tidak terserapnya DAK Pendidikan adalah karena Kesalahan Pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro “Ini Tsunami Dunia Pendidikan namanya” Kata Politisi yang juga sebagai Ketua Komisi D DPRD Bojonegoro.

Dua anggota Banggar lainya, Muchlasin Affan dan Ali Mustofa melihat penyebab tidak terserapnya DAK Pendidikan lebih disebabkan ketidak mampuan tenaga di Dinas Pendidikan dalam hal administrasi DAK.
Affan-panggilan akrab Muchlasin Affan- mengusulkan agar melakukan rekruitmen tenaga profesional untuk bidang adminstrasi agar permasalahan administrasi bisa diselesaikan “kejadian ini sudah berkali-kali terjadi” Kata poltiisi Partai Demokrat ini.
Sementara Ali Mustofa meminta kepada Dinas Pendidikan untuk memperbaiki kualitas pegawainya dan kalau merasa sudah tidak sanggup diminta untuk mengundurkan diri “lebih baik mundur saja kalau tidak mampu” Kata Politisi Asal Kecamatan Temayang ini.

Menanggapi berbagai permasalahan yang di sampaikan Anggota Banggar DPRD tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro, Hanafi menyampaikan terkait dengan usulan anggaran di KUA PPAS tahun 2019 sebenarnya sudah terperinci. Namum Bagian Keuangan mengakui kesalahan bahwa yang mengirim usulan anggaran secara keseluruhan dan tidak terperinci adalah pihaknya.

Sementara terkait dengan tidak terserapnya DAK Pendidikan tahun 2018, Kepala Seksi Sarana dan Prasarananya, Zamroni, beralasan terjadi kegagalan pada saat Input Data ke Servernya Bappenas dan hal ini juga terjadi di tiga Kabupaten “kita sudah kirim surat langsung ke Bappenas tapi tetap tidak Bisa” paparnya.

Terkait kasus narkoba yang menimpa Sekretaris Dinas Pendidikan, Anggota Banggar DPRD, Ali Huda mengatakan, agar segera mengisi posisi Sekretaris Dinas Pendidikan yang terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) kasus Narkoba dan tidak perlu menunggu kasus hukum yang berjalan karena bukan sangkaan “hal ini sangat mencoreng dunia pendidikan kita, dan tidak usah di tutup tutupi lagi” Tegas Politisi Asal Kecamatan Sugihwaras ini.

Reporter : Rozikin
Editor : Syafik