Saturday 20th October 2018

Dinilai Mengganggu, Perda No 25 Tahun 2011 Dicabut

Dinilai Mengganggu, Perda No 25 Tahun 2011 Dicabut
(Rapat Dengar Pendapat Bapemperda DPRD Bojonegoro dengan Pemkab Bojonegoro Membahas Perda No 25 Tahun 2011)

Bojonegoro – Peraturan Daerah (Perda) Nomor 25 tahun 2011 Tentang Pendaftaran Wajib Pajak Cabang bagi pemenang penyedia barang dan jasa di Kabupaten Bojonegoro dicabut, Berdasarkan surat dari Dirjen Pajak Republik Indonesia, yang menyebutkan regulasi tentang pajak sudah tertuang di Undang Undang, selain itu Perda tersebut dinilai mengganggu jalannya pemerintahan.

Menurut Kepala Bgaian Hukum (Kabag Hukum) Sekretariat Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Faisol, dulu pembuatan Perda tersebut semangatnya untuk menambah kontribusi pendapatan Kabupaten Bojonegoro karena adanya perusahaan minyak Exxon Mobil dan setahun kemudian ada PT Tirta Wahana Universal (TWU), sehingga harapanya dengan Perda tersebut pajaknya dapat menambah menjadi Pendapatan Daerah di Kabupaten Bojonegoro “namun saat ini Perda tersebut dinilai mengganggu jalannya pemerintahan” pungkasnya 10-8-2018 usai rapat dengan Badan Pembentukan Peraturan Darah (Bapemperda) DPRD Bojonegoro.

Mantan Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Bojonegoro Ali Mahmudi yang saat itu menetapkan pembentukan perda nomor 25 tahun 2011 mengatakan, di teteapkannya sebagai perda lantaran semangatnya agar daerah memperoleh kontribusi dari proyek migas, dan saat ini di ketahui ternyata bertentangan dengan Undang Undang perpajakan “ya Perda tersebut sudah sempat di jalankan selama 2 tahun” Kata Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini (PKS)

Dalam rapat dengar pendapat (Hearing) Bapemperda DPRD yang dipimpin oleh ketua Bapemperda DPRD Ali Mustofa,bersama dengan perwakilan dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yakni, Kepala Inspektorat Samsul Huda, Kepala BPKAD Ibnu Suyuti, Kepala Dinas Kas daerah Hery Sudjarwo, Kabag Hukum Faisol dan Kabag Pemerintahan Masirin, disepakati untuk mencabut Perda nomor 25 tahun 201 “Pencabutan Perda harus dilakukan melalui Rapat Paripurna” pungkas Politisi asal Temayang ini.

Reporter : Rozikin
Editor : Syafik