Saturday 20th October 2018

Sisa Lebih Anggaran Tinggi, Rakyat Rugi

Sisa Lebih Anggaran Tinggi, Rakyat Rugi
(Rapat Paripurna DPRD Tentang Pertanggung Jawaban APBD Bojonegoro 2017)

Bojonegoro – Dengan di hadiri 34 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro Rapat Paripurna dengan agenda penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2017 Kabupaten Bojonegoro berlangsung pada Jum’at 03-08-2018, hadir dalam Rapat ini Pejabat Sementara (Pj) Bupati Bojonegoro serta Komandan Komando Distrik Militer (Dandim) 0813, Perwakilan Kepolisian Resort (Polres) dan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Sebelum penetapan di lakukan oleh DPRD, 4 Panitia Kusus (Pansus) melaporkan hasil Pembahasan Laporan Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bojonegoro tahun 2017. Diawali oleh Pansus I yang menyoroti tentang kurang maksimalnya pelayanan pad Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), Dalam rekomendasinya Pansus I meminta kepada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk membangun Gedung Diskdukcapil yang lebih luas serta mempekerjakan tenaga Kontrak agar pelayanan lebih maksimal.

Sementara itu Pansus II, melihat rendahnya penerimaan Waterpark Dander yang tidak mencapai target dikarenakan kalah bersaing dengan wahana wisata milik Swasta. Salah satunya adalah sistem Komisi atau fee bagi orang yang membawa rombongan “Sehingga perlu adanya regulasi yang mengatur hal tersebut” Kata Solihin juru bicara Pansus II.

Untuk Rekomendasi Pansus III di antaranya, Guru Tidak Tetap (GTT) hendaknya mendapatkan jaminan asuransi ketenagakerjaan dan kesehatan dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, selain soal GTT, Pansus III juga menyoroti Kabupaten layak anak, pansus III berharap akan tercipta lingkungan yang benar benar ramah anak, karena menciptakan hal tersebut lebih utama di bandingkan dengan penghargaan. “serta dibutuhkan inovasi baru untuk peningkatan dan kemajuan BUMDes” Ujar Sutikno juru bicara Pansus III

Laporan Pansus IV fokus pada penyusunan anggaran yang dilakukan OPD yang dinilai belum sepenuhnya mempertimbangkan kebutuhan secara riil sehingga berpengaruh secara signifikan terhadap besaran Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA), hal tersebut di nilai sangat merugikan masyarakat karena kurangnya azas manfaat pembangunan yang tidak bisa di nikmati secara merata. selain itu DPU bina marga di minta lebih tegas terhadap mitra kerja seperti memutus kontrak kerjasamanya sehingga tidak berlarut larut seperti proyek pembangunan jembatan Trucuk. “DPU di minta lebih tegas terhadap mitra kerja” pungkas Mashadi juru bicara Pansus IV.

Setelah pembacaan laporan seluruh Pansus, Rapat menyetujui Penetapan Raperda Laporan Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD 2017 menjadi Peraturan Daerah (Perda) dan selanjutnya dilakukan penandatanganan oleh Pimpinan DPRD dan Pj Bupati Bojonegoro.

Reporter : Rozikin
Editor : Syafik