Wednesday 14th November 2018

Ada Apa Dengan Proyek Jembatan Trucuk?

Ada Apa Dengan Proyek Jembatan Trucuk?
(Jembatan Trucuk Belum Kelar, Masyarakat Menyebrang Lewat Jembatan Darurat, dok. 12 Juni 2018)

Bojonegoro-Panitia Khusus (Pansus) Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Bupati tahun 2017, Senin 23-7-2018 menggelar rapat kerja dengan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga. Dalam rapat kerja tersebut, juru bicara Pansus Mashadi, menanyakan perkembangan pembangunan Proyek Jembatan Trucuk.

Mashadi menanyakan waktu selesainya proyek tersebut dan denda yang harus dibayar oleh kontraktor atas keterlambatan proyek tersebut ”Kontrak koq diperpanjang sampai tiga kali?” Kata Pria yang juga Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hanura ini.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PU Bina Marga Bojonegoro Andik Sudjarwo, menjelaskan bahwa sesuai dengan perpanjangan kontrak ketiga diperkirakan pekerjaan akan selesai pada tanggal 24 Agustus 2018 “Perpanjangan Kontrak sebelum saya menjabat Plt” Kata Andik Sudjarwo, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PU Bina Marga Bojonegoro.

Terkait dengan denda Andik –panggilanya- menjelaskan bahwa denda yang harus dibayar atas keterlambatan tersebut dihitung dari prosentase pekerjaan yang belum selesai. Berdasarkan perhitungan per tanggal 28 Desember 2017 “pekerjaan yang belum dikerjakan adalah 32% “ Kata Pria juga menjabata sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bojonegoro ini.

Atas jawaban tersebut Mashadi menyampaikan, bahwa perhitungan denda tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 tahun 2010 pasal 118 ayat (1) karena seharusnya dihitung berdasarkan nilai kontrak bukan nilai pekerjaan yang belum selesai, dan besarnya tidak melebihi nilai jaminan pekerjaan dan Pejabat Pembuat Komitmen dapat memutus kontrak pelaksanaan jika denda keterlambatan melebihi 5% dari Nilai kontrak (Perpres no 54, tahun 2010 pasal 93 ayat 1, huruf a) “tapi koq malah diperpanjang, ada apa ini?” Tegas Pria Asal Kepohbaru ini.

Lebih lanjut Mashadi menilai apa yang terjadi di proyek jembatan trucuk bisa jadi preseden, dan kontraktor lain akan meminta perlakuan yang sama jika proyek yang mereka kerjakan mengalami keterlambatan “Ini bisa jadi preseden” Pungkas Mashadi

Dalam Perpres Nomor 54 tahun 2010 pasal 118 ayat (1) “denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari harga kontrak atau bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan dan besarnya tidak melampaui besarnya jaminan pelaksanaan”. Jika dihitung nilai kontrak proyek Jembatan yang disebut Jembatan Sosrodilogo ini sebesar 59.642.913.000,00 maka Denda yang harus dibayar setiap hari 59 juta, jika dikalikan 239 hari keterlambatan maka totalnya adalah Rp. 14.254.656.207,00 (Empat belas milyar lebih).

Sementara itu jika mengacu Perpres no 54, tahun 2010 pasal 93 ayat 1 huruf a “PPK dapat memutus kontrak secara sepihak apabila : a. Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia barang/jasa sudah melampaui 5% dari nilai kontrak. Jika dihitung berdarkan Perpres ini maka 5% dikalikan dengan nilai kontrak 59.642.913.000,00, maka didapatkan nilai Rp. 2.982.145.650,00.
Jika antara nilai denda Rp. 14.254.656.207,00 dan nilai 5% kontrak sebesar 2.982.145.650,00 maka nilai denda jauh diatas nilai 5% dari niali kontrak.

Reporter : Tim
Editor : Syafik