Tuesday 21st August 2018

Gapensinas Nilai Ada Persekongkolan di Proyek APBD Bojonegoro

Gapensinas Nilai Ada Persekongkolan di Proyek APBD Bojonegoro
(Ali Huda, Ketua Gapensinas Jawa Timur dalam pertemuan dengan BLPBJ, Dinas PU dan Dinas Kesehatan )

Bojonegoro-Suasana pertemuan antara wakil pengunjuk rasa dari Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional (Gapensinas) dengan pihak Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berlangsung tegang di lantai dua  gedung lama Pemerintah Bojonegoro, Selasa 15-5-2018.

Dari Pemerintah Bojonegoro diwakili Nur Sujito dari Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (BLPBJ), juga Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan perumahan, Helly Fitrama, Kepala Seksi  Pemeliharaan Jalan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Agung Nugroho dan Kabid Sarana Prasarana Dinas Kesehatan Suharto.

Ali Huda mewakili Gapensinas, dengan nada tinggi sering memotong penjelasan yang disampaikan BLPBJ. Alasannya, karena dinilai penjelasanya tidak rasional dan seringkali melempar jawaban ke Helly Fitrama dan Agung Nugroho dari Dinas Pekerjaan Umum. Dalam penjelasanya BLPBJ beralasan pihaknya hanya melakukan proses pelelangan. Sementara spesifikasi didapatkan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pengadaan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

Baca : Gapensinas Minta Polisi Usut Proyek Jembatan Trucuk

Ali Huda melihat ada permainan dalam prose lelang proyek di BLPBJ. Pria asal Desa Siwalan Sugihwaras ini mencotohkan proses pengadaan/lelang Proyek Pembangunan Gedung Rawat Inap Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Sugihwaras dan Ngasem. Dia menyampaikan ada yang janggal dengan proses lelang proyek ini. Yakni ditundanya waktu proses upload (Pengiriman berkas secara elektronik). Dia menduga  Dinas Kesehatan sudah memiliki calon kontraktor namun belum siap, sehingga upload proyek ditunda.

Kejanggalan lain, lanjut Ali Huda, adanya persyaratan yang dibuat-buat. Yakni harus ada surat referensi pengalaman mengerjakan proyek  Di Dinas Kesehatan untuk kontraktor dari Dinas Kesehatan. Dia menilai persyaratan ini tidak jelas dasar hukumnya atau abal abal “Hati-hati kalau bekerja ” anggota komisi D DPRD Bojonegoro ini dengan nada tinggi.

Dalam pertemuan Ali Huda juga menjelaskan, persyaratan-persyaratan yang tidak memiliki dasar hukum dan tidak rasional harus diteliti terlebih dahulu oleh pihak BLPBJ. Misalnya untuk kepemilikan crane bagi kontraktor untuk proyek pemasangan U-Ditch untuk saluran air. Dia menilai tidak masuk akal, karena ketika kontraktor membeli U-Ditch sudah termasuk pemasangan dari pabrikan dengan menggunakan crane. “Adendum itu harus di tiadakan” katanya.

Ali Huda juga menyampaikan persyaratan lain yang ditambahkan (addendum) dan tidak masuk akal terkait proyek paving. Dalam persyaratan lelang, kontraktor harus memiliki sertifikat uji tekanan dan keausan untuk paving dari laboratorium independen untuk setiap proyek. Seharusnya, lanjutnya, yang harus memiliki sertifikat adalah pabrikan yang memproduksi paving. “Ini tidak ada dasar hukumnya ” imbuhnya.

Dia menambahkan, contoh  lain yang tidak ada dasar hukumnya adalah,  pembangunan jembatan harus dipasang lampu dan memberikan garansi selama 5 tahun. “Kalau tak ada perubahan, kita akan bawa ke ranah hukum. Karena jelas terlihat ada persekongkolan ” tandas Ali Huda.

Menurut Kepala Seksi perbaikan jalan DPU Bina Marga Agung Nugroho, sebenarnya meski tidak ada rasa, pihaknya akan melakukan evaluasi. Dan dengan unjuk rasa ini menjadi bahan evaluasi tambahan “Kita akan lakukan evaluasi “ katanya.

Kepala BLPBJ Nur Sujito menyampaikan usai pertemuan langsung memanggil pihak terkait, agar tidak ada permasalahan “Kita segera koordinasi” katanya singkat.

Hal sama juga dikatakan Kepala DPU Cipta karya Helly Fitrama berjanji akan melakukan adendum pada persyaratan yang tidak semestinya “Kita akan lakukan perubahan” ujarnya.

Reporter : Rozikin
Editor : Sujatmiko