Thursday 13th December 2018

Kasus Dana Desa, Kades Jari Dituntut Lima Tahun Penjara

Kasus Dana Desa, Kades Jari Dituntut Lima Tahun Penjara
(Kantor Kejaksaan Negeri Bojonegoro)

Bojonegoro-Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Bojonegoro menuntut Kepala Desa dan Kepala Urusan Keuangan Desa Jari, Kecamatan Gondang, masing-masing lima dan empat tahan penjara. Sidang kedua perkara yang displit (dipisah) akan digelar di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi di Surabaya pekan depan.

Oleh JPU, Kepala Desa Jari Sri Hamto dituntut lima tahun penjara. Sedangkan Kepala Urusan Keuangan Desa Jari Yatmiran dituntut hukuman empat tahun penjara, dikurangi masa tahanan. “Tuntutan sudah disusun,” ujar Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Bojonegoro, Agus Budiarto pada damarkita.com Rabu (9//2018).

Menurut Agus Budiarto, tuntutan JPU kepada kedua terdakwa sesuai pasal yang disangkakan dan terbukti dalam persidangan. Yaitu pasal 2 UU Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah di UU Nomor 20 Tahun 2001, tentang tindak pidana korupsi. Untuk perbedaan dalam tuntutan JPU yang membedakan adalah, tingkat peran dan tanggung jawab masing masing terdakwa. “Itu yang membedakan, ” pungkasnya.

Terkait apakah nantinya akan ada tersangka lainnya, Agus Budiarto mengatakan, jika sesuai fakta persidangan kedua terdakwalah yang paling berperan. Yaitu dalam dugaan kasus pidana korupsi dana desa tersebut.

Seperti diberitakan sebelumnya, kedua terdakwa ditahan penyidik Kejaksaan Bojonegoro mulai Jumat (17/11/2017) silam. Selain itu penyidik juga mengamankan barang bukti berupa stempel dan juga kwitansi untuk belanja di proyek Dana Desa 2014 – 2016.

Penahanan dilakukan terhadap dua orang terdakwa dengan beberapa pertimbangan. Secara objektif tersangka ditakutkan mengulangi perbuatannya, menghilangkan barang bukti maupun mempengaruhi saksi. Sedangkan unsur subjektifnya, karena didakwakan kasus  ancaman hukumannya lebih dari lima tahun sehingga harus ada penahanan.

Sedangkan nilai uang negara yang diduga telah dikorupsi kurang lebih senilai Rp200 juta. kedua terdakwa ditenggarai melakukan tindak pidana korupsi pembangunan fiktif.

Reporter : Rozikin
Editor : Sujatmiko