Wednesday 14th November 2018

Jalan Buntu Raperda Dana Abadi

Jalan Buntu Raperda Dana Abadi
(Grafis: Raperda Dana Abadi tidak Dilanjutkan)

Bojonegoro-Gubernur Jawa Timur melalui surat tertanggal 11 April 2018, yang ditanda tangani Sekretaris daerah propinsi Jawa Timur, Dr. Ahmad Soekardi, menyebutkan bahwa Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pembentukan dan Pengelolaan Dana Abadi atau lebih dikenal dengan Raperda dana abadi migas yang diajukan oleh Bupati Bojonegoro tidak dapat dilanjutkan dengan alasan 1. Jangka waktu pengelolaan dana abadi lebih dari 50 tahun tidak masuk dalam Rencana Pembangunana Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Bojonegoro. 2. Peraturan Daerah tidak boleh mengikat untuk tidak boleh di rubah karena setiap bupati yang akan datang mempunyai visi dan misi yang akan dijadikan peraturan daerah. 3. Penata usahaan dana abadi tidak mempunyai dasar hukum.

Menanggapi surat tersebut Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Ali mahmud, mengatakan bahwa alasan penolakan yang disampaikan gubernur hanya alasan teknis. Lebih lanjut Ali Mahmudi mengatakan persetujuanya dengan konsep dana abadi dalam rangka untuk memberikan warisan kepada anak cucu mendatang ketika Dana dari Migas sudah habis “ya itu soal teknis saja” kata ali mahmudi.

Terkait sikap PKS, Ali Mahmudi masih berharap bahwa Bupati terpilih nanti tetap memasukan Dana Abadi masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan berharap revisi undang-umdang tentang migas dapat memasukan dana abadi, meski secara aturan Raperda Abadi tidak dapat diajukan lagi setelah ada surat dari Gubernur Jawa Timur tersebut “PKS tetap berharap ada perda soal dana abadi” harap Ali Mahmudi. Selain Fraksi PKS yang setuju Raperda Dana Abadi, juga ada Fraksi PAN, Frakai Partai Demokrat, Fraksi PPP, Fraksi Golkar.

Sementara itu Fraksi PAN DPRD Bojonegoro melalui Lasuri, memaknai Surat Gubernur tersebut bukan penolakan, tetapi Gubernur memberikan fasilitasinya bahwa pembahasan raperda tidak bisa dilanjutkan karena tiga hal yang terdapat dalam surat tersebut “artinya masih sangat terbuka untuk diajukan kembali jika 3 hal terpenuhi” Kata Lasuri.

Masih menurut Lasuri, Fraksinya berencana mengajukan Raperda Dana Abadi jika Pasangan Calon yang diusung PAN dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2018 mendatang menang. Karena menurut Pria asal Baureno tersebut, Dana Abadi sangat penting untuk keberlangsungan pendidikan anak-anak Bojonegoro di masa depan.

Hal berbeda disampaikan oleh Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P), Donny Bayu Setiawan, yang sejal awal menolak pembahasan Raperda Dana Abadi. Menurut Donny –Panggilanya- pihaknya sudah memprediksi bahwa Raperda tersebut akan ditolak, karena memang tidak ada dasar hukum diatasnya yang mengatur soal Dana Abadi “dari awal kami sudah tidak ikut membahas raperda itu” Kata Donny Bayu Setiyawan, Ketua Fraksi PDI P.

Selain soal legalitasnya, menurut Donny kebutuhan anggaran untuk menyelesaikan infrastruktur, sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan masih sangat mendesak.Fraksi lain yang juga menolak raperda Dana Abadi adalah Fraksi Gerindra, PKB daj Nasdem Nurani Rakyat.

Ketua Fraksi Gerindra, Sally Atyasasmi, mengatakan bahwa dalam pandangan umum yang digelara beberapa waktu lalu telah menolak Raperda dana abadi migas, namun dalam forum paripurna DPRD Bojonegoro memutuskan untuk membahas Raperda tersebut, sehingga dibentuk Panitia Khusus atau Pansus. Pansus Raperda yang sudah mulai diusulkan tahun 2014 lalu tersebut, beranggotakan 9 orang utusan masing-masing fraksi. Dalam perjalanan Pansus jumlah anggota pansus yang bersedia untuk membahas ada 5 orang maka Pansus quorum untuk membahas raperda tersebut “kita sudah tidak bersedia membahas di pansus karena dari awal sudah menolak” Kata Politisi perempuan dari sumberejo ini.

Reporter : Tim
Editor : Syafik