Tuesday 11th December 2018

Warga Menulis
Kartini dan Gerakan Politik Perempuan (Bag-1)

Warga Menulis <br> Kartini dan Gerakan Politik Perempuan (Bag-1)
(Sally Atyasasmi, Anggota DPRD Bojonegoro)

Oleh: Sally Atyasasmi*

Sudah lama bangsa ini setiap 21 April memperingati Hari Kartini dengan beragam kegiatan yang lebih banyak terperangkap dalam aktifitas artifisial, seperti di instansi yang mendorong pegawai perempuan berpakaian kebaya pada saat bekerja, lomba-lomba yang selama ini diasosiasikan dengan aspek keperempuanan seperti memasak, merias wajah dan sebagainya. Semua itu merupakan hal yang sebenarnya sangat sangat jauh dari substansi yang diperjuangkan Kartini.

Bagi yang berpikiran sedikit lebih maju, substansi perjuangan Kartini dipahami sebagai emansipasi perempuan, tapi juga tidak lebih dari itu. Padahal dalam perspektif lain, sebagaimana dikemukakan Barbara Ramusach dalam Women and Gender in South and South East Asia – Women History in Global Perspectives, perjuangan Kartini tidak hanya terbatas pada advokasi hak-hak perempuan yang menjadi pihak tertindas dalam struktur sosial yang tidak adil, namun lebih jauh dari itu, menjadi bagian dari perjuangan pembebasan nasional dari kolonialisme dan imperialisme. Oleh karena itu, supaya tidak terjebak dalam pemahaman yang banal, refleksi Hari Kartini sepatutnya dilihat dalam bingkai gerakan perempuan, lebih khusus lagi dalam ranah sosial dan politik.

Transformasi Peran

Sejarah mencatat, gerakan perempuan telah tumbuh seiring dengan kesadaran perjuangan Indonesia merdeka. Jika Kongres Perempuan pertama pada 22-26 Desember 1926 di Yogyakarta dapat dianggap sebagai tonggak awal gerakan perempuan yang membawa kesadaran tentang perubahan peran perempuan dari ranah domestik ke ranah sosial, maka perjalanan gerakan itu sudah sangat panjang. Oleh karena itu, setelah mengarungi kurun waktu 91 tahun serta perubahan situasi dari era kolonialisme ke kondisi Indonesia merdeka, mungkin terasa klise mengetengahkan isu dikotomi antara peran domestik versus ranah sosial politik pada saat berbicara tentang gerakan perempuan. Namun, harus diakui bahwa sampai sekarang isu yang sama pun masih menjadi tantangan bagi perempuan.

Situasi tersebut dapat dipahami mengingat, perubahan kekuasaan dari rejim Orde Lama (Orla) ke Orde Baru (Orba) membawa perubahan pula dalam situasi politik. Pada masa Orla, sejalan dengan penempatan politik sebagai panggung utama dalam diskursus kenegaraan, membuahkan situasi yang sangat kondusif bagi gerakan politik perempuan. Saskia Wieringa dalam Penghancuran Gerakan Perempuan; Politik Seksual di Indonesia pasca Kejatuhan PKI menyebutkan tumbuhnya satu organisasi perempuan yang progresif dan radikal pada masa itu, yaitu: Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani) yang didirikan pada Desember 1951 sebagai kelanjutan dari organisasi Gerakan Perempuan Sedar (Gerwis) yang berdiri pada 1950. Radikalisme dan progresifitas itu terefleksikan dalam ideologi dan pergerakan politiknya.

Saskia mengemukakan gerakan politik Gerwani mencerminkan ide-ide tentang feminisme, gagasan dasar sosialisme dan nasionalisme yang terefleksikan dalam program politik organisasi. Gerwani mencoba mewacanakan tema keperempuanan secara berbeda dengan organisasi-organisasi perempuan sebelumnya. Sosialisme dan nasionalisme terefleksikan dari komitmen politik untuk menghapuskan feodalisme serta perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme. Anti feodalisme tercermin dalam gerakan pendampingan petani, sikap politik anti poligami, menentang perkawinan dibawah umur dan melawan kekerasan terhadap perempuan.

Namun, peristiwa politik berdarah G30S/1965 mengubah total. Rejim Orla tumbang dan digantikan Orba yang membawa warna politik berbeda. Depolitisasi yang dilakukan Orba merupakan pukulan pertama bagi gerakan politik perempuan. Situasi itu menjadi lebih buruk, dan menjadi pukulan kedua bagi gerakan politik perempuan setelah upaya domestifikasi sekaligus mistifikasi peran perempuan dilakukan secara sistematis oleh Orba.  (Bersambung)

Bagian 2