Tuesday 21st August 2018

DPRD Bojonegoro Pertanyakan Izin Mutasi Oktober 2017

DPRD Bojonegoro Pertanyakan Izin Mutasi Oktober 2017
(Para peserta klarifikasi tertutup soal mutasi keluar ruang ketua DPRD Bojonegoro)

Bojonegoro-Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro akhirnya memanggil instansi terkait mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dilakukan bupati pada Oktober 2017 dan Februari  2018 silam. Menyusul pengaduan masyarakat ke pimpinan dewan atas mutasi dimaksud.

Pihak yang dipanggil DPRD yaitu, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP), Inspektorat, Asisten II, Staf Ahli Bupati pada Senin di kantor DPRD Bojonegoro.  Dalam pertemuan tertutup itu, pihak yang dipanggil memberikan klarifilasi terkait mutasi ASN yang belakangan ini memunculkan pertanyaan di masyarakat.

Wakil Ketua DPRD Bojonegoro Sukur Priyanto mengatakan hingga kini pihaknya belum mendapat tembusan surat izin atau persetujuan dari Kemendagri terkait dengan mutasi ASN pada Oktober 2017 silam. Termasuk juga, pihak Inspektorat sebelumnya juga sudah mengingatkan hal tersebut. “Belum ada tembusan surat izin dari Kemendagri,” ujarnya di Kantor DPRD Bojonegoro, Senin (12/2/2018). Sukur menambahkan, dirinya tidak tahu persis sanksi apa terkait pekaksanaan mutasi ASN jika tanpa ada persetujuan atau izin dari Kemendagri.

Menurut Sukur, pemanggilan ke sejumlah instansi tersebut dilakukan agar tidak terjadi permasalahan dikemudian hari, karena jabatan saat ini akan segera selesai. Pemanggilan ini juga sebagai bentuk tindak lanjut dari aduan masyarakat. Yaitu masuk  melalui pesan pendek maupun surat tertulis. “Kita menindaklanjuti aduan masyarakat,” imbuhnya.

Sementara itu Kepala DKKP Kabupaten Bojonegoro Zainudin, terkait dengan mutasi awal Februari 2018 sebanyak 393 ASN  sudah mendapat izin dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Dan  salinan surat dari Kemendagri juga sudah diberikan ke DPRD. “Mutasi ini sudah ada izin dari Kemendagri,” ujarnya di Kantor DPRD Bojonegoro Senin (12/2/2018).

Sebelumnya digelar mutasi yang melibatkan 393 ASN yang dilakukan menjelang akhir masa jabatan Bupati Bojonegoro yakni 13 Maret 2018 mendatang. Dalam mutasi kali ini terbanyak adalah Kepala Sekolah berjumlah 281 orang, berikutnya pengawas sebanyak 70 orang, selanjutnya Administrator 31 orang, Pengawas TK/SD/SMP, sebanyak 8 orang dan auditor sebanyak 3 orang.

Dalam mutasi itu, posisi Kepala Bagian Pemerintahan  Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang dijabat Supi Haryono yang sekarang ditahan oleh Kejaksaan Negeri, karena tersangkut kasus gratifikasi, ternyata tidak  masuk dalam daftar pejabat yang di mutasi hari ini, Rabu (7/12/2018) lalu. Juru Bicara Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Heru Sugiharto ,mengatakan belum ada pergantian pada posisi itu. “tadi kan juga tidak disebutkan,” katanya.

Reporter : Rozikin
Editor : Sujatmiko