Wednesday 14th November 2018

Eksepsi Ditolak, Sidang Perangkat Desa di Bojonegoro Lanjut

Eksepsi Ditolak, Sidang Perangkat Desa di Bojonegoro Lanjut
(Pembacaan Putusan Sela Sidang Gugatan Pengisian Perangkat Desa)

Bojonegoro-Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro menolak eksepsi yang diajukan tergugat II dalam sidang kasus perangkat desa di pengadilan setempat, Selasa (/2/2018). Dengan demikian otomatis sidang akan dilanjutkan dengan agenda pembuktian pada pekan depan.

Majelis dalam pertimbangannya menyatakan bahwa yang menjadi pokok gugatan dalam perkara ini adalah surat kuasa, meski yang membuat adalah pejabat publik yakni Kepala Desa tetapi surat kuasa bukan produk Keputusan, melainkan perbuatan keperdataan sebagaimana pengecualian yg dimaksud dalam Pasal 2 huruf a Undang Undang peradilan Tata Usaha Negara.Sehingga Pengadilan Negeri berwenang untuk mengadili perkara gugatan pengisian perangkat desa bukan peradilan Tata Usaha Negara.

Menurut Humas Pengadilan Negeri Bojonegoro Isdaryanto,  pengadilan berwenang mengadili dalam perkara ini. Selanjutnya sidang yang dipimpin hakim Pransis Sinaga,  akan dilanjutkan dengan pembuktian di persidangan. “Sidang dilanjut, ” ujarnya di Pengadilan Negeri Bojonegoro, Selasa (6/2/2018).

Dalam persidangan ini, sebagai tergugat II adalah Kamim selaku koordinator kabupaten yang menerima surat kuasa dari para panitia desa. Kemudian tergugat III yaitu Universitas Negeri Semarang (UNNES) berikut tergugat IV cq. Bupati Bojonegoro. Sedangkan tergugat I isi eksepsinya setuju akan gugatan penggugat.

Pengacara penggugat Zainal Arifin mengatakan atas putusan sela majelis hakim menolak esepsi ketiga tergugat dinilai sudah sepantasnya dan sesuai harapan. Selanjutnya, sidang pembuktian sudah disiapkan, sehingga nantinya gugatan bisa dikabulkan majelis hakim. “Kita sudah siap terkait bukti bukti,” ujarnya.

Penasehat hukum tergugat I Barno mengatakan, putusan majelis hakim sudah sesuai harapan. Karena nantinya bisa kembali membentuk panitia pengisian perangkat desa. Dengan demikian kekosongan perangkat desa segera terisi “putusan sela sesuai harapan” tegasnya  usai sidang di Pengadilan Negeri Bojonegoro.

(Barno SH/Kantor Hukum Barno & Partner, Penasehat Hukum Tergugat 1)

Sebelumnya sidang gugatan perangkat desa kembali digelar dengan agenda duplik (jawaban) tergugat, di Pengadilan Negeri (PN) Bojonegoro, Kamis (25/1/2018). Namun duplik tidak dibacakan sesuai kesepakatan dan dianggap sudah dibaca dengan penyerahan secara tertulis ke Majelis Hakim dan penggugat.

Sebagaimana diketahui sidang gugatan hasil test pengisian perangkat desa yang diajukan oleh Ahmad Bagus Kurniawan Peserta Test Pengisian Perangkat Desa (TPPD) dari Desa Kedungrejo, Kecamatan Malo, yang menggugat TPPD Mohammad  Kamim selaku Ketua Korordinator Tim Pengisian Perangkat Desa 2017 Tingkat Kabupaten Bojonegoro, UNNES dan Bupati Bojonegoro Cq Tim Pengisian Perangkat Desa Tingkat Kabupaten Bojonegoro.

Reporter : Rozikin
Editor : Sujatmiko