Saturday 20th October 2018

Gugatan Pengisian Perangkat Desa, Disidangkan

Gugatan Pengisian Perangkat Desa, Disidangkan
(Sidang Gugatan Pengisian Perangkat Desa/Foto : Rozikin)

Bojonegoro-Sidang perdana gugatan pengisian perangkat desa berlangsung di Pengadilan Negeri Bojonegoro, Rabu 6-12-2017, pukul 11.05 WIB.

Dalam sidang kali ini, kuasa hukum penggugat, M. Sholeh, mempersoalkan surat kuasa dari Rektor Universitas Negeri Semarang (Unnes), yang dikuasakan kepada Ali Mashar, Dosen Fakultas Hukum Unnes. Surat kuasa tersebut tidak mencantumkan nama, tanggal lahir, alamat dan jabatan.

M. Sholeh juga mempermasalahkan surat kuasa dari tergugat Bupati cq Tim Pengisian Perangkat, yang dikuasakan kepada Abdul Azis Kepala Sub Bagian Hukum, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Dalam surat kuasa tersebut mengatasnamakan asisten 1,padahal menurut M. Sholeh seharusnya atas nama Tim. Namun majelis hakim yang dipimpin oleh Hakim Fransis Sinaga berpendapat sudah lengkap. “Nanti kita akan masukan dalam replik” Kata M. Sholeh usai sidang.

Sementara itu salah satu tergugat M. Khamim, mengatakan bahwa proses pengisian perangkat sudah sesuai dengan materi dalam surat kuasa yang di berikan oleh Tim Desa “Unnes membuat soal dan koreksi” Tegas Pria yang juga Sektetaris Desa Sambiroto Kecamatan Kapas Bojonegoro ini.

Dalam sidang perdana dengan Hakim anggota Harier Suharman Lubis dan Sumaryono ini, selanjutnya memberikan kesempatan kepada penggugat dan tergugat untuk melakukan mediasi dan disepakati Isdaryanto sebagai Hakim mediasi. Mediasi dilakukan selama 30 hari dan jika ada tanda kesepakatan bisa ditambah 10 hari.

Setelah sidang hari ini berakhir, dilanjutkan dengan mediasi antara penggugat dan tergugat yang dilangsungkan secara tertutup. Sidang berikutnya akan digelar pada tanggal 13 Desember 2017.

Sidang gugatan pengisian perangkat desa ini berawal dari gugatan dari salah seorang peserta test perangkat desa bernama Ahmad Bagus Kurniawan Peserta Test Pengisian Perangkat Desa dari Desa Kedungrejo, Kecamatan Malo, yang menggugat Tim Pengisian Perangkat Desa yang terdiri dari TPPD (Tim Pengisian Perangkat Desa),M. Khamim selaku Ketua Korordinator Tim Pengisian Perangkat Desa 2017 Tingkat Kabupaten Bojonegoro, Universitas Negeri Semarang (UNNES), Bupati Bojonegoro Cq Tim Pengisian Perangkat Desa Tingkat Kabupaten Bojonegoro, dengan salah satu materi gugatanya adalah denda materiil dan immateriil sebesar 100 Milyar Rupiah.

Gugatan Ahmad Bagus Kurniawan didaftarkan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro oleh Kuasa Hukumnya dari Sholeh & Partner dari Surabaya pada tanggal 22-11-2017. Dan diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Bojonegoro, Sakdulah.

M. Sholeh salah satu pengacara dari Sholeh & Partner menyatakan bahwa ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh salah satu tergugat, M. Khamim, yaitu melebihi kewenangan yang diberikan dalam surat kuasa untuk membuat kerjasama dengan pihak UNNES, salah satunya adalah koreksi Lembar Jawaban peserta test, yang seharusnya dalam surat kuasa yang di berikan oleh Tim Pengisian Perangkat Desa hanya pembuatan naskah soal. (Rz/Sy)