Wednesday 14th November 2018

Polisi Periksa Dua Anggota DPRD Bojonegoro Pekan Ini

Polisi Periksa Dua Anggota DPRD Bojonegoro Pekan Ini
(AKBP Wahyu S Bintoro SH SIK MSi/Kapolres Bojonegoro)

Bojonegoro –Penyidik Kepolisian Resort Bojonegoro segera memeriksa dua anggota DPRD setempat. Menyusul surat izin memeriksa dua anggota dewan yang diajukan penyidik polisi ke Gubernur Jawa Timur telah turun.

Pemeriksaan dua anggota dewan ini diperiksa sebagai saksi atas kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan Kepala Kepolisian Resort Bojonegoro Ajun Komisaris Besar Polisi Wahyu Sri Bintoro. Surat persetujuan pemeriksaan terhadap dua anggota DPRD Bojonegoro ini telah ditandatangani Gubernur Jawa Timur Soekarwo, tertanggal (10/11/2017). “Suratnya sudah turun,” ujar Kapolres Wahyu Sri Bintoro seperti dikutip tribratanewsbojonegoro.com Minggu (12/11/2017)

Menurut Wahyu Sri Bintoro, bahwa penyidik polisi segera mengagendakan pemeriksaan terhadap dua anggota DPRD Bojonegoro pada pekan-pekan ini. Pemeriksaan ini guna melengkapi berkas perkara penyidikan.”Kami memanggil, Minggu depan ini,” imbuhnya. Tetapi Kapolres tidak dijelaskan siapa nama dua anggota DPRD Bojonegoro yang dipanggil untuk diperiksa penyidik.

Sebagaimana yang diberitakan sebelumnya, Kapolres Bojonegoro Wahyu Sri Bintoro  beberapa saat lalu mengungkapkan,  sebelum pelaksanaan ujian perangkat desa serentak pada (26/10/ 2017) lalu, pihak UNNES telah menerima pesan WhatsApp dari orang berinisial HR, warga Kota Semarang. Yang bersangkutan mengaku mendapatkan pesan dari Kapolres Bojonegoro untuk disampaikan ke UNNES. Isinya pesannya, diduga meminta meloloskan calon perangkat desa yang ikut dalam pelaksanaan seleksi ujian perangkat desa di Bojonegoro.

Namun sebelum HR mengirim pesan WhatsApp kepada Wakil Rektor UNNES tersebut, HR dan temannya datang ke kampus negeri itu. Namun kedatangannya bersamaan dengan lima orang dari Bojonegoro. Yaitu tiga orang kepala desa dari Kabupaten Bojonegoro dan dua orang anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro.

Setelah adanya pesan WhatsApp tersebut, Wakil Rektor UNNES langsung mengadukan hal tersebut kepada Kapolres Bojonegoro. Merasa dirugikan namanya dicatut, Kapolres langsung membuat laporan polisi atas kasus pencemaran nama baik dirinya.

Dari penanganan kasus tersebut, penyidik telah memeriksa enam saksi. Tiga orang kepala desa. Selanjutnya penyidik juga akan meminta keterangan sebagai saksi, terhadap dua orang anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro. Sesuati Undang-Undang No 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah, pasal 53 ayat (1), izin dari Gubernur diperlukan dalam hal ada tindakan penyelidikan dan atau penyidikan terhadap anggota dewan kabupaten atau kota.

Anam Warsito, salah satu anggota DPRD Bojonegoro yang ikut ke Unnes mengatakan mendengar hal tersebut. Dia menyebut ada kemungkinan terkait dengan saksi kasus pencemaran nama baik yang dilakukan oleh HR. “Kabarnya seperti itu,” ujarnya pada Damarkita.com Rabu (8/11/2017). Namun, Wakil Ketua Komisi Hukum dan Pemerintahan (Komisi A) DPRD Bojonegoro ini, tidak menjelaskan siapa orang yang berinisial HR tersebut.