Thursday 18th October 2018

Demo Mahasiswa Tolak Bertemu Komisi Hukum

Demo Mahasiswa Tolak Bertemu Komisi Hukum
(Unjuk rasa PMII dan GMNI di Gedung DPRD Bojonegoro/Foto : Rozi)

Bojonegoro – Aksi demonstrasi mahasiswa dari pelbagai perguruan tinggi menolak ditemui Komisi Hukum dan Pemerintahan (Komisi A) DPRD Bojonegoro,  (25/10/17). Mereka menuntut pembatalan pelaksanaan test perangkat desa karena dinilai bermasalah dan berpotensi terjadi gejolak di masyarakat.

Aksi demo merupakan gabungan dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Bojonegoro. Puluhan mahasiswa itu melakukan long match dari Tugu Adipura Sumbang, menuju gedung DPRD Bojonegoro yang berjarak sekitar 1,5 kilometer. Aksi demo mendapat pengawalan ketat dari Kepolisian Resort Bojonegoro.

Dalam aksinya, para mahasiswa mengancam akan melakukan konsolidasi dengan pelbagai pihak. Tujuannya untuk menggagalkan test perangkat jika tetap dilaksanakan. “Ya, kita terus konsolidasi,” ujar Kamaludin, salah satu peserta aksi demonstrasi.

Beberapa saat kemudian, para pendemo minta bertemu dengan pimpinan DPRD Bojonegoro. Namun, tidak ada unsur pimpinan yang ada di dalam di dalam dan hanya ada Wakil Ketua DPRD Bojonegoro Sunjani, yang saat itu juga tengah memimpin rapat paripurna.

Pihak Sekretariat DPRD Bojonegoro menawari para demonstran untuk ditemui Komisi A, yang mewakili unsure pimpinan. Namun, usulan tersebut ditolak oleh pendemo dan ingin tetap ditemui. “Ya kami tolak,” papar salah satu demonstran. Selanjutnya, para pendemo membubarkan diri.

Sebelumnya sempat muncul isu tak sedap beberapa hari mendekati pelaksanaan test serentak perangkat desa di Kabupaten Bojonegoro yang digelar 26 Oktober 2017. Iya, isunya menguat menjelang pelaksanaan,” ujar Koordinator Lembaga Bantuan Hukum Kinasih Bojonegoro, Imam Muhlas pada DamarKita Sabtu (21/10/17).

Menurut Geka, panggilannya, permasalahan pengisian perangkat ini muncul dipicu oleh perkembangan isu yang dapat merusak orisionalitas dan kredibilitas tim pengisian perangkat dari kabupaten sampai desa. Karena yang paling menentukan hasil test adalah tim kabupaten dan perguruan tinggi sebagai pelaksana ujian, yaitu Universitas Negeri Semarang (UNNES). “Isu mengarah ke Tim Kabupaten dan UNNES,” tuturnya.

Geka menyampaikan, ada beberapa catatan atas proses pengisian perangkat yang perlu mendapatkan perhatian. Pertama soal tim desa yang dibentuk kepala desa dan  mempunyai kewenangan dalam penerimaan dan verifikasi berkas. Seharusnya hasilnya diumumkan ke para pendaftar dan kepada khalayak umum. Selanjutnya keberadaan tim kecamatan, seharusnya publik tahu fungsi tim ini selain sebagai pemegang mandat dari desa untuk menandatangani perjanjian kontrak. (Rz/Rj)