Tuesday 11th December 2018

Warga Menulis
Hukum VS Kepentingan??

Warga Menulis <br>Hukum VS Kepentingan??
(Grafis/Syafik)

Oleh: M.Yazid Mar’ie (KoordinatorPresidium KAHMI Bojonegoro)

Pernyataan Bupati Suyoto perihal adanya permainan dalam rekruitmen perangkat desa di Bojonegoro patut diacungi jempol. Mengapa? Perangkat desa adalah sebuah jabatan public tingkat desa. Dalam perspektif pemerintahan desa, tentu mereka.yang lulus nanti adalah mereka yang benar-benar memiliki kualitas di bidangnya masing-masing, agar kedepan mampu memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat desa dimana ia tinggal. Ini menjadi logis dan realistis. Karena lemahnya pelayanan desa selama ini cukup dirasakan masyarakat. Dalam hal perencanaan, seringkali terjadi copy paste, yang tidak.memperhatikan kondisi serta kebutuhan masyarakat. Akibatnya seringkali pembangunan desa yang diharapkan mampu menompang pembangunan daerah hanya sebatas mimpi. Keinginan besar kepala daerah “bupati” untuk munculnya desa swasembada, desa maju, hanyalah berada di atas kertas.

Sebagai kepala daerah,tentu Bupatilah orang yang pertama kali bertanggungjawab jika apa yang diucapkan itu betul. Maka sebagai bagian dari rakyat sangat mengharapkan betul, ucapannya ditindaklanjuti melalui langkah-langkah riil dengan melakukan koordinasi secara intensif dengan lembaga yang berkompeten seperti polri, kejaksaan, dan lainnya, sehingga masyarakat tidak meragukan, lebih-lebih mereka yang sungguh-sungguh mendaftar perangkat desa, agar mampu memberikan yang terbaik bagi desanya.
DPRD bermain, jika itu betul ? maka bisa dianggap sebagai disfungsi. Karena DPR yang mestinya dapat berfungsi sebagai kontroling terhadap kebijakan pemerintah, telah memberikan tauladan yang kurang baik. DPRD adalah sebuah institusi yang mewakili rakyat, ia harus berpihak kepada rakyat “keperpihakan pada kebenaran dan keadilan”. Maka bila betul seperti itu adanya, juga sama dengan menciderai rakyat, dan dalam jangka panjang dapat melahirkan sikap apatis rakyat terhadapnya. Bahkan menjadi berbahaya bagi demokrasi. Dalam arti lain demokrasi yang sementara menjadi pilihan bagi menata sebuah negara, bukan dilihat sebagai upaya memenuhi kepentingan rakyat, namun beralih pada kepentingan pribadi dan golongan yang cendrung sesaat.

Sebagai bagian dari masyarakat, kami mengajak seluruh komponen masyarakat ikut serta berpartisipasi aktif dengan melakukan pengawasan dan tidak segan-segan melaporkan kepada pihak berwajib, agar rekruitmen perangkat desa berjalan bersih tanpa ada unsur permainan apalagi jual beli jabatan, sebagai cita cita bersama untuk mewujudkan negara yang bersih dan berwibawa sebagai cita cita kemerdekaan, serta program pemerintahan Jokowi-JK.
Teruskan kang Yoto, rakyat dibelakangmu !!!